Benar-benar Anti-Kritik, Lebih Banyak Tinggal di Jerman, Warga Thailand Tulis Petisi 'Orang Tidak Diinginkan' untuk Raja Vajiralongkorn, Pemerintah Thailand Langsung Blokir Situs

Intisari-Online.com -Aksi demonstrasibesar-besaran terjadi di Thailand.

Dilaporkan bahwa demonstrasi itu telah terjadi sejak Juli 2020. Namun belum ada tanggapan dari pemerintah Thailand hingga hari ini.

Para demonstran itu menutup Perdana Menteri Thailand mundur, serta ingin melakukan reformasi.

Bahkan demonstrasi itu tak hanya membuat warga Thailand turun ke jalan, tapi juga sampai ke media sosial.

Baca Juga: Tersangka Pembunuh Rangga, Bocah 9 Tahun yang Berani Lawan Pemerkosa Ibunya, Dilaporkan Tewas di Sel Tahanan, Ini Kata Polisi

Nah,karena sudah sampai ke media sosial,dilaporkan pemerintah Thailand telah memblokir akses ke situs petisi online Change.org.

Ini setelah dibuat untuk menyerukan agar Raja Maha Vajiralongkorn dinyatakan sebagai orang tidak diinginkan atau persona non grata, di Jerman.

Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital mengatakan bahwa isi petisi online tersebut melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand.

Raja Vajiralongkorn telah dikritik oleh pengunjuk rasa karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman.

Baca Juga: Pantas Ditakuti di Medan Perang,Begini Hukuman Sadis yang Diterima Anggota Kopassus Jika Gagal Jalankan Tugas Negara, 'Kami Tidak Menerima Kegagalan!'

Petisi online tersebut menarik hampir 130.000 tanda tangan sebelum situs itu diblokir, menurut laporan yang dilansir dari CNN pada Sabtu (17/10/2020).

Itu terjadi ketika Thailand menyaksikan beberapa protes pro-demokrasi terbesarnya dalam beberapa tahun.

Para pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja, di negara di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Tantangan terbesar Thailand

Petisi online itu ditulis dalam bahasa Thailand, Inggris dan Jerman, yang berasal dari seorang mahasiswa pascasarjana Thailand di Perancis, menurut BBC Thai.

Di dalamnya, ia menyerukan Jerman untuk menyatakan raja persona non grata dan melarangnya melanjutkan "tinggal lebih lama di Jerman".

Ini menarik hampir 130.000 tanda tangan sebelum situs itu diblokir di Thailand, dengan pemberitahuan online yang mengatakan bahwa konten tersebut telah ditangguhkan karena melanggar Undang-Undang Kejahatan terkait Komputer 2007 dan atau/Undang-Undang Perjudian 1935.

Saat ini, petisi online tersebut masih tersedia di luar Thailand, yang muncul setelah Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan bahwa Raja Vajiralongkorn seharusnya tidak terlibat politik dari dalam Jerman.

Berbicara dalam menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen oposisi, Gabriel menambahkan bahwa "jika ada tamu di negara kami yang melakukan urusan negaranya dari tanah kami, kami akan selalu ingin menangkal itu".

Baca Juga: Sering Dianggap Akan Hancur Lebur Jika Tak Dibantu Amerika, Militer Korea Selatan Klaim Bisa Lumpuhkan dan Serang Balik Korea Utara Jika Kim Jong-Un Niat Luncurkan Rudal Terbaru ke Selatan

Raja Vajiralongkorn naik tahta Thailand pada 2016, tetapi diketahui menghabiskan sebagian besar waktunya di Bavaria.

Dia saat ini sedang berkunjung ke Thailand.

Pada Kamis (15/10/2020), puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Bangkok, meskipun ada keputusan pemerintah yang melarang demonstrasi.

Sehari sebelumnya, pengunjuk rasa mencemooh dan menunjukkan hormat 3 jari khas mereka ketika iring-iringan mobil yang membawa ratu melalui Bangkok.

Keputusan darurat pelarangan demonstrasi ini sekarang telah diperpanjang menjadi satu bulan, kata laporan media lokal.

Protes itu dipicu awal tahun ini setelah partai politik oposisi yang populer diperintahkan bubar.

Gerakan tersebut telah menjadi tantangan terbesar selama bertahun-tahun sejak berdirinya Thailand.

(Shintaloka Pradita Sicca)

Artikel ini telah tayang diKompas.comdengan judul "Pemerintah Thailand Blokir Petisi Online Lawan Raja yang Menarik Banyak Massa")

Baca Juga: Pantas Saja Para Buruh Sering Demo, Ternyata Upah Minimum di Indonesia Termasuk Paling Rendah di ASEAN, Cuman Segini Besarnya

Artikel Terkait