Advertorial
Intisari-Online.com – Sempat vakum beberapa tahun tidak disiarkan di televisi nasional, tiga tahun belakangan ini film G30S/PKI ditayangkan kembali.
Dahulu di awal-awal pembuatan film tersebut, para pelajar diwajibkan untuk menonton tayangan film G30S/PKI.
Masih tetap menuai perdebatan, hingga kini belum ada yang meluruskan sejarah berkaitan dengan film G30S/PKI.
Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta Sri Margana menilai Film G30S/ PKI cacat fakta.
Salah satunya terkait dengan adegan penyiksaan para jenderal sebelum dimasukan di dalam Lubang Buaya.
Hal itu dianggap tidak benar dan hanya rekayasa yang dibuat oleh sutradara Arifin C.Noer agar lebih dramatis.
"Film ini terbukti cacat fakta yang sudah diakui oleh sutradaranya sendiri. Misalnya soal penyiksaan para jenderal sebelum dimasukan di Lubang Buaya itu terbukti dari arsip-arsip visum tidak ada, hanya dramatisasi," ungkapnya dalam keterangan tertulis Humas UGM, Rabu (30/9/2020).
Menurutnya, menjadikan peristiwa kelam yang terjadi pada 1965 sebagai pelajaran sejarah dianggap baik.
Sehingga masyarakat bisa menjadikannya sebagai referensi agar tragedi tersebut tidak kembali terulang.
Hanya saja, ia meminta jangan sampai propaganda yang dilakukan saat ini justru dapat mewariskan dendam masa lalu pada generasi selanjutnya.
Pasalnya, konflik saat itu sebenarnya terjadi akibat dari adanya gesekan antar kelompok politik.
"Yang mengerikan itu hendak diwariskan pada semuanya yang tidak berkaitan dengan masalah itu. Jadi jangan wariskan dendam," ujarnya.
Meski film tersebut tidak obyektif, namun Sri menilai masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menyaring mana yang benar dan salah.
Terlebih lagi, sudah banyak fakta baru terkait peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut.
"Masyarakat saat ini sudah cerdas. Sudah banyak beredar fakta-fakta baru terkait peristiwa G30S/PKI sehingga orang bisa membuat penilaian mana yang benar dan tidak di film itu," ujarnya.
Sementara terkait dengan sikap pemerintah yang tidak melarang atau mewajibkan masyarakat menonton film itu, kata Sri, juga dinilai sudah tepat.
Terlebih lagi, film tersebut dianggap masih kontroversi dan tidak menggambarkan realitas secara utuh pada masa itu.
"Kalau sampai diwajibkan maupun dilarang nonton itu tidak benar," ujarnya. (Setyo Puji)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarawan UGM Tanggapi Kontroversi Penyiksaan Para Jenderal di Film G30S/PKI "
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari