:quality(100)/photo/2018/04/22/3572694841.jpg)
Advertorial
Intisari-Online.com - Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/1/2020) lalu, kapal asing China sempat dikabarkan meninggalkan Laut Natuna.
Sebelumnya, Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan, pengintaian udara yang dilakukan TNI menunjukkan kapal-kapal China telah meninggalkan perairan di sekitar Natuna.
Dikutip dari South China Morning Post pada Kamis (9/1/2020), Jenderal Sisriadi mengungkapkan:
"Kapal-kapal China yang melakukan penangkapan ikan ilegal telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setelah Presiden Jokowi tiba."
Dalam jumpa pers yang dilakukan Kementrian Luar Negeri China, Gheng Suang bahkan sempat meminta Indonesia untuk tetap tenang menyikapi konflik Natuna.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah China telah melakukan komunikasi mengenai permasalahan Natuna melalui saluran diplomatik.
Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik kedua negara (Indonesia dan China)
Meskipun diidenifikasi sempat meninggalkan perairan Natuna, Pemerintah Indonesia terus memantau dan siaga atas Perairan Natuna.
KRI Usman Harun dan empat jet tempur bahkan dikerahkan TNI untuk meningkatkan patroli pengamanan laut Natuna di Kepulauan Riau.
Sayangnya, meski presiden telah berkunjung ke Natuna dan menegaskan bahwa Natuna adalah milik Indonesia, rupanya tak membuat China menjadi jera.
Diberitakan oleh Kompas TV pada Sabtu (11/1/2020), kapal China berada pada 180 Mil dari pantai Ranai Natuna.
Arogansi China atas Perairan Natuna dipantau oleh pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.
"Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono seperti dilansir akun facebook Puspen TNI, Sabtu (11/1/2020).
Mengetahui hal tersebut, Indonesia melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China dengan mengutus KRI Usman Harun, KRI John Lie dan KRI Satsuit Tubun yang juga berkoordinasi dengan Pangkogabwilhan 1.
Dikutip dari Kompas TV, Pangkogabwilhan 1 bahkan menekankan pada komandan Coast Guard China untuk paham mengenai hukum.
Pangkogabwilhan 1 menilai, harusnya China paham tentang hukum laut internasional dan tidak melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditentukan.
Ditengah konflik China dengan Indonesia, Jepang hadir memberikan bantuan.
Dalam pertemuan Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat (10/1/2020), Jepang melalui Menteri Luar Negerinya, Motegi Toshimitsu menyampaikan bahwa mereka sepakat mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.
Baca Juga: Mau Tahu Kenapa Bayi Panda Seukuran Tikus Padahal Induknya Seukuran Jumbo? Ini Jawaban Para Ahli!
“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sebagaimana dilansir di setkab.go.id pada Senin (13/1/2020).
Hal tersebut tentu disambut baik oleh pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut juga mengajak Jepang untuk berinvestasi membangun fasilitas perikanan di pulau-pulau terluar Indonesia, salah satunya di Natuna.
Melansir dari South China Morning Post, (13/1/2020), kapal China terdorong untuk berlayar sejauh itu (di perairan Natuna) untuk mencari tangkapan karena stok ikan di perairan dekat China semakin menipis.
Sementara itu, konflik klaim perairan Natuna antara China dan Indonesia masih terus memanas.
Hal ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh besar terhadap hubungan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.
Artikel ini pernah tayang di Sosok.grid.id oleh Rifka Amalia dengan judul asli "Arogan Unjuk Kekuatan, Kapal China Masih Mondar-Mandir di Laut Natuna, Jepang Bantu Hibahkan Kapal Pengawas untuk Indonesia, Berikut Video Lengkap Awak KRI Usir Kapal Tiongkok!"