Advertorial

Jadi Korban Karhutla, Mahathir Minta Indonesia Diberi Sanksi dan Ucapkan Sindiran: Anda Bisa Menyalahkan Indonesia, Tapi Mereka akan Terus Membakar Hutan

Ade S

Editor

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan kegeramannya pada Indonesia terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan kegeramannya pada Indonesia terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

Intisari-Online.com -Perdana Menteri MalaysiaMahathir Mohamad mengungkapkan kegeramannya pada Indonesia terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

Mahathir merasa negaranya menjadi korban tapi tak bisa melakukan apapun.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan ada sistem internasional yang dapat membuat Indonesia menangani kebakaran hutan lahan dengan serius.

Bahkan, menurut Mahathir, bisa saja sistem yang dimaksud adalah berupa sanks internasional.

Baca Juga: Perjalanan Karier Anwar Ibrahim, Pernah Dipenjara 2 Kali dan Kini Disebut Sebagai Calon Pengganti Mahathir

"Anda bisa menyalahkan Indonesia, Anda bisa mengkritik mereka, tapi mereka akan terus membakar hutan dan lahan," kata Mahatir dalam Forum Pemimpin Dunia di Universitas Columbia, New York, Rabu (25/9), seperti dikutip Channelnewsasia.com.

Di acara itu, Mahathir mendapat pertanyaan: apakah tindakan yang lebih kuat seperti sanksi ekonomi atau mendesak komunitas internasional untuk berbicara menentang Indonesia akan membantu mengatasi masalah kabut asap, mengingat situasi yang semakin gawat?

Dalam jawabannya, Mahathir menggambarkan, sejajar dengan kebakaran hutan yang terjadi di Brasil.

"Seperti yang Anda ketahui, Presiden baru Brasil percaya pada pembakaran hutan untuk pertanian lebih banyak, dan belum ada yang menghentikannya," ujarnya.

Baca Juga: PM Malaysia Mahathir Mohamad Bersedih Kehilangan BJ Habibie: Dia adalah Teman Baik Saya

"Jadi, saya pikir sistem tidak memungkinkan kita untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain."

Tapi, Mahathir menyebutkan, akan tiba saatnya kebakaran hutan akan menjadi begitu parah sehingga seluruh dunia akan berselimut kabut asap.

"Pada waktu itu, saya pikir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa mengatakan, ya, ini bukan masalah nasional, ini bukan urusan rumahtangga (lebih lama lagi), ini adalah masalah bagi dunia (untuk menyelesaikan) dan bahwa dunia harus menggunakan hak untuk mengambil tindakan," sebut dia.

"Jika kita memiliki kerangka berpikir itu, maka kita bisa melakukan sesuatu ketika seseorang menolak menerima bantuan untuk memadamkan api, misalnya," imbuh Mahathir.

Baca Juga: PM Malaysia Mahathir Mohamad Kritik Suku Melayu, 'Suku Melayu Tetap Miskin Karena Tidak Mau Bekerja Keras dan Serius Berbisnis'

Mahathir menuturkan, "Saat ini, PBB tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita harus mencoba persuasi".

Malaysia, yang tercekik oleh kabut asap yang berasal dari kebakaran di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, siap membantu Indonesia dalam upaya pemadaman kebakaran. Tapi, Indonesia menolak tawaran itu.

Tawaran itu Malaysia sampaikan melalui surat yang ditulis Yeo Bee Yin, Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.

Mahathir mengaku, dia ingin sekali bertanya kepada Presiden RI Joko Widodo, mengapa Indonesia menolak bantuan Malaysia untuk memerangi kebakaran hutan dan lahan.

"Saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak ingin menerima bantuan? Tapi, saya belum melakukannya," katanya seperti dikutip Malay Mail.

Baca Juga: PM Mahathir Sopiri Jokowi Saat Kunjungan Kerja, Ini Kunci PM Malaysia Tersebut Tetap Aktif dan Enerjik Meski Usianya Sudah 94 Tahun

Karena itu, Malaysia sedang mempertimbangkan Undang-Undang tentang Kabut Asap Lintas Batas untuk memaksa perusahaan-perusahaan asal negeri jiran untuk memadamkan api di negara tempat mereka beroperasi.

(SS. Kurniawan)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.Co.Id dengan judul "Mahathir: Anda bisa menyalahkan Indonesia, tapi mereka akan terus membakar hutan".

Baca Juga: Mahathir Sita Rp3,35 Triliun dari Perusahaan China: 'Kami Berhak Atas Uang Tersebut’

Artikel Terkait