Intisari-Online.com - Lewat akun Twitternya, @Nurmantyo_Gatot, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 'menantang' Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) untuk mengeluarkan perintah kepada prajuritnya menonton film gerakan 30 September (G30S/PKI), Kamis (20/9/2018):
"Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat.
Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng. Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja.
Krn kasian nanti prajuritnya nanti disamakan dgn pemimpinnya penakut. Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat. Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya."
Baca Juga : Mengintip Tradisi Berbagi Istri di Sebuah Desa Terpencil Himalaya
Pernyataan Gatot ini seolah menguatkan pendapat John Roosa dalam salah satu karya suntingannya: untuk Indonesia, 1965 adalah tahun yang tak pernah berakhir.
Pendapat Roosa tersebut menjadi pengantar sebuah artikel berjudul Kisah Seorang Anak SMP di Tahun 1984 dan Film Pengkhianatan G30S/PKI yang tayang pernah tayang di kompas.com berikut ini:
--
Baca Juga : Kakek Nikahi Mahasiswi dengan Mahar Rp1,4 Miliar Resmi Bercerai Setelah Sidang 8 Bulan
Mungkin betul kata sejarawan John Roosa dalam salah satu karya suntingannya: untuk Indonesia, 1965 adalah tahun yang tak pernah berakhir.
Hampir setiap tahun, menjelang akhir September dan awal Oktober, selalu tak luput dari pembahasan fakta, tulisan, buku atau kesaksian baru tentang kejadian di sekitar 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965.
Tetapi tahun ini sangat berbeda. Pembahasan ramai di berita sepanjang minggu ini, tentu lebih kencang lagi di lini massa media sosial adalah tentang rencana pemutaran kembali film legendaris "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" yang lebih sering disingkat judulnya sebagai "Pengkhianatan G30S/PKI".
Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 ini diakui para pembuatnya sebagai docudrama, drama dokumenter, bukan dokumenter.