Find Us On Social Media :

Sri Mulyani: Kemenkeu Hanya Perlu Lakukan Ini Agar 626.666 Siswa SD Dapat Kartu Indonesia Pintar

By Ade Sulaeman, Rabu, 7 Juni 2017 | 11:00 WIB

Mungkin Ini Prestasi Sri Mulyani yang Menjadikannya Kandidat dalam Kabinet Jokowi-JK

Intisari-Online.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus mengejar pelaksanaan program reformasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Apalagi salah satu langkah yang berada dalam program reformasi tersebut juga dianggap memiliki dampak signifikan.

Jumlahnya dinilai setara dengan biaya Kartu Indonesia Pintar untuk 626.666 siswa SD atau setara dengan biaya rehabilitasi 2.829 ruang kelas.

Cara yang dimaksud adalah melalui efisiensi birokrasi dalam bentuk penghematan anggaran.

Nilai yang disebutkan di atas dapat diperoleh ‘hanya’ dengan menghemat anggaran Kemenkeu sebesar 10 persen.

(Baca juga: Sri Mulyani: Tiap Rupiah dari Pajak Harus Kembali ke Rakyat, Bukan ke Birokrat dalam Bentuk Korupsi)

(Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan Sudah Lebih Rp400 Triliun, Tapi Masih Ada Sekolah Tanpa Atap)

(Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kalau Bisa Reinkarnasi Saya Ingi Menjadi Pemain Tenis atau Pianis)

"Kita telah melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam satu dasawarsa ini dan ini telah membawa berbagai perubahan yang positif bagi kinerja Kementerian Keuangan namun kita tidak boleh berpuas diri karena kita mampu untuk terus memperbaiki diri," kata Sri Mulyani seperti dikutip dalam website Kemenkeu, kemenkeu.go.id.

"Coba kita bayangkan dengan yang kita anggap kecil dan sepele, namun dia merupakan arti yang luar biasa bagi rakyat kita," lanjut Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu dapat mulai berhemat, namun tentu saja tanpa harus mengurangi produktivitas mereka.

Salah satu langkah penghematan yang akan diambil adalah dalam hal penggunaan teknologi.

“Dengan menggunakan teknologi, misalnya, rapat bersama bisa dilakukan antar daerah dan pusat tanpa harus melakukan perjalanan dinas, tapi menggunakan teknologi,” ujar Menkeu.