Intisari-Online.com – Tahun 1955 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama sejak merdeka. Bagi Bung Hatta pemilihan umum adalah instrumen paling demokratis untuk melakukan refreshing pemerintahan.
la beranggapan, dengan selesainya pemilihan umum maka pada tempatnya pejabat-pejabat negara diganti.
Namun perkembangan demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan. Bung Hatta berbeda paham dengan Bung Karno.
Bung Karno semakin memperlihatkan perilaku yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan sistem kenegaraan.
Baca juga: Terjebak di Kubangan Lumpur, Beginilah Aksi Heroik Penyelamatan Kuda
Berbagai masukan Bung Hatta, dari yang lunak sampai yang amat keras diabaikan begitu saja.
Pada sisi lain, sikap-sikap partai politik juga mengecewakan. Mereka saling menyerang dan bertengkar secara tidak sehat. Wakil partai yang duduk di pemerintahan tidak menunjukkan sebagai staatsman (negarawan) tetapi lebih memperlihatkan sebagai partijman (orang partai).
Mereka yang duduk di kursi kekuasaan mengambil sikap mementingkan politik dan aspirasi partai ketimbang memikirkan nasib bangsa dan negara. Posisi wakil presiden nyaris sebagai simbol belaka karena kekuasaan presiden sedemikian besar.
Perbedaan pandangan dengan Bung Karno juga terjadi saat menyikapi revolusi. Saat Bung Karno bersikukuh bahwa revolusi jalan terus, Bung Hatta berpikir sebaliknya.
Sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan nasib bangsa, nasib rakyat yang lama menderita akibat peperangan.
Perbedaan tidak bisa dipertemukan, akhirnya tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Ketika ditanya mau apa setelah mengundurkan diri, Bung Hatta menjawab ringan, "Saya mau terjun ke masyarakat, menjadi orang biasa." Sebuah jawaban jernih dari sosok yang tidak haus kekuasaan.