Intisari-Online.com – Kunjungannya baru pertama kali ke Indonesia khususnya ke Jakarta bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengunjungi pengadilan Jakarta Selatan dan menghadiri seminar yang dibuat Jakarta Japan Club.
Tapi, kebingungan sudah dimulai sejak melihat polisi mengawal mobil masyarakat biasa di jalan tol.
"Kok bisa ya siapa pun dikawal polisi di jalan tol sehingga bisa jalan cepat sampai ke tujuan dari bandara internasional Soekarno Hatta," papar pengacara Jepang Kengo Nishigaki khusus kepada Tribunnews.com Senin ini (6/8/2018) di kantor pengacara Baker McKenzie tempatnya bekerja.
Di Jepang hal yang mustahil menggunakan pengawalan polisi bagi masyarakat seperti itu.
BACA JUGA:Dianggap Terbelakang dan Miskin, 10 Foto Ini Justru Tunjukan Kehidupan Warga 'Elit' di Korea Utara
"Tidak masuk akal kalau di Jepang hal tersebut (pengawalan polisi bagi masyarakat umum)," tekannya.
Lalu Nishigaki saat tiba di bandara Soekarto Hatta menuju Jakarta Pusat bagaimana, apa dikawal?
"Tidak. Kita pakai mobil biasa, jalan biasa, ikut arus kendaraan yang ada di sana, memang macet sekali, tapi ya apa boleh buat," paparnya.
Nishigaki juga bingung masih banyak korupsi terjadi di Indonesia hingga kini sehingga clientnya mungkin agak kesal menghadapi banyaknya korupsi berseliweran di Indonesia terutama di bidang Bea Cukai dan Pengadilan.
"Dulu sekitar empat tahun lalu saya mendampingi client untuk bidang transportasi yang kena banyak dimintai uang korupsi supaya usahanya bisa lancar," lanjutnya.
Dari tiga negara yang terkait korupsi ditanganinya bidang transportasi saat itu, yaitu di Indonesia, Vietnam dan Uzbekistan, jumlah uang korupsi yang harus dibag-bagi mencapai 140 juta yen atau sekitar Rp.19,6 miliar.
"Jumlah itu total korupsi dari tiga negara. Di Vietnam ditangani dengan baik dan dihukum orangnya. Tapi di Indonesia dan di Uzbekiztan orangnya tidak diapa-apakan. Saya tak mengerti deh mengenai Indonesia," tekannya lagi.
Kalau di Jepang, tambahnya, jelas sudah segera masuk penjara atau denda sangat mahal sekali kalau korupsi dilakukan oleh petugas negara.