Intisari-online.com - Gerakan Menuju 100 Smart City memasuki tahap evaluasi.
Bertempat di Semarang, proses evaluasi ini melibatkan 24 kota/kabupaten yang terpilih di tahun 2017 dan juga melibatkan pemerintah daerah dari seluruh di Indonesia.
Mereka diminta memaparkan perkembangan implementasi program yang telah tertulis di masterplan smart city mereka, termasuk berbagi dengan tantangan yang mereka hadapi.
Menurut Herry Abdul Aziz (Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), indikator evaluasi disesuaikan dengan target utama masing-masing daerah.
BACA JUGA: Kota-kota Ini Punya Sistem Smart City Canggih yang Bisa 'Dicontek' Indonesia, Bikin Iri
“Jika sebuah kota atau kabupaten mengedepankan Smart People, maka indikatornya Indeks Pembangunan Manusia” ungkap Herry.
Demikian pula jika fokus utamanya adalah Smart Economy, indikator yang akan digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.
Herry melihat, proses evaluasi ini penting untuk mencari pola terbaik dari implementasi smart city di Indonesia. "Harapannya, ditemukan pola terbaik yang bisa diimplementasikan ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia” tambah Herry.
Dari proses evaluasi ini, terungkap beberapa tantangan besar yang umum dihadapi pemerintah kota/kabupaten.
Contohnya terkait payung hukum dalam mengimplementasikan program smart city.
Soal ini, Wisnu Drajat Setyawan (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI) menyebut pemerintah pusat saat ini sedang menggodok standarisasi implementasi smart city.
“Untuk membuat regulasi ini, kami melibatkan SNI yang mengacu kepada standar ISO” ungkap Drajat.
Tantangan lain adalah di sisi anggaran. Soal ini, Herry Abdul Aziz mendorong pemerintah daerah untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD.