Intisari-Online.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) ngotot mengajukan arbitrase jika negosiasi dengan pemerintah Indonesia buntu. Nego tersebut antara lain terkait divestasi saham, ekspor mineral, dan izin perpanjangan kontrak.
Menarik untuk disimak, aspek apa saja yang ada dalam arbitrase yang mesti kita ketahui?
(Jonan: Freeport Selalu Gunakan Isu Pemecatan Pegawai untuk Menekan Pemerintah)
Banyak sekali pilihan penyelesaikan sengketa perdata. Salah satunya melalui jalur arbitrase internasional. Menurut Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Husseyn Umar, seperti ditulis Hukum Online, terdapat beberapa aspek yang ditawarkan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaikan sengketa di bidang perdata.
Aspek kerahasiaan alias konfidensial
Sifatnya yang konfidensial membuat arbitrase dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini dikarenakan arbitrase diselenggarakan secara tertutup. Tidak seperti metode penyelesaian sengketa di peradilan umum yang terbuka, arbitrase hanya dihadiri pihak yang berkepintingan alias mereka yang bersengketa.
Kondisi ini tentu saja membuat mereka yang terlibat sengketa merasa lebih nyaman.
Kelenturan prosedur dan persyaratan administratif
Prosedur arbitrase sebagaimana yang telah diatur dalam Bab IV UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam penerapannya bisa lebih fleksibel dengan memperhatikan kesepakatan para pihak. Sedapat mungkin arbiter yang ditunjuk mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.
“Prosedurnya dijalankan tidak terlalu formalistis, walaupun tetap memperhatikan pedoman-pedoman penting yang telah ditentukan dan disepakati,” terang Husseyn.
Hak pemilihan arbiter berada di tangan para pihak
Ada kebebasan para pihak untuk memilih siapa orang yang akan menjadi arbiter. Hal seperti ini tidak bisa ditemukan dalam pengadilan umum lainnya. Menurut Husseyn, pada pengadilan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter sesuai dengan latar belakang sengketa yang sedang dihadapi. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dengan ranah yang berbeda-beda dapat ditangani oleh arbiter yang sesuai dengan ranah sengketa terkait.