Pemerintahan Idi Amin demikian kacaunya sampai menggerakkan Komisi Hukum Intemasional bersuara pada tanggal 7 Juni 1974: Uganda adalah negeri tanpa hukum!
Segala tindak-tanduknya dilaporkan kepada sekjen PBB masa itu, Kurt Waldheim.
Masyarakat intemasional boleh ribut-ribut, tapi yang merasakan penderitaan jelas rakyat Uganda sendiri.
Baca juga: Tujuh Rumah Ibadah di Austria Ditutup, Puluhan Pemuka Agama Diusir
Januari 1975 pemerintah Uganda menaikkan harga-harga barang, namun pemilik toko yang berani menaikkan harga diancam akan ditembak mati.
Ketika para pemilik toko mengambil jurus tutup toko, turun instruksi dari Amin agar tentara mengambil alih toko yang berani tutup!
Salah satu puncak krisis ekonomi Uganda terjadi ketika menteri keuangannya, Emmanuel Wakheya, minta suaka ke Inggris. la tak tahan lagi.
Salah satu keluhannya, semua keputusan yang berkaitan dengan ekonomi diambil oleh Idi Amin dan rezim militernya.
Di awal tahun 1977 William Johnson menulis laporannya di Bangkok Post.
"Setelah 4 tahun berkuasa, Presiden Idi Amin telah mengubah Uganda menjadi mimpi buruk. Dulu negeri itu pengekspor teh dan kopi, kini berhubung transportasi dan sistem administrasi macet, ratusan karung kopi teronggok membusuk di gudang menunggu diekspor. Sementara itu puluhan ribu ton diselundupkan ke Kenya."
"Dulu Uganda salah satu negara tersubur di Afrika, kini hasil pertanian begitu langkanya sampai penduduk kota pun mulai menanam tebu dan pisang. Sabun, gula, dan garam diperlakukan seperti emas, saking langkanya. Sementara di pedesaan produksi pertanian tetap berlimpah, penduduk kota tak dapat menikmati hasilnya. Lima tahun lalu beroperasi 298 bus yang dijalankan pemerintah. Karena kekurangan suku cadang, kini cuma 11 yang masih jalan."
(Seperti pernah dimuat di Majalah Intisari edisi Juni 1993)