Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan artikel terbaru kami di sini
---
Intisari-online.com - Masa Orde Baru, yang berlangsung selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, memang membawa banyak kemajuan bagi Indonesia.
Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi beberapa pencapaian yang patut diacungi jempol.
Namun, di balik gemerlap pencapaian tersebut, terdapat pula sisi kelam yang tak terelakkan. Sistem pemerintahan Orde Baru, dengan segala sentralisasinya, menyimpan kelemahan besar yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial.
Sentralisasi Kekuasaan dan Represi Politik
Salah satu kelemahan terbesar Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan di tangan presiden.
Soeharto, melalui Golkar dan birokrasinya, mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebebasan pers dikekang, organisasi masyarakat sipil dibatasi, dan suara-suara kritis dibungkam.
Represi politik menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Aktivis, mahasiswa, dan jurnalis yang dianggap kritis terhadap pemerintah tak segan-segan dibungkam, dipenjara, bahkan diculik dan dibunuh.
Hak asasi manusia pun kerap diabaikan demi stabilitas politik.
KKN yang Merajalela
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi penyakit kronis yang menggerogoti tubuh pemerintahan Orde Baru.
Kekuasaan yang terpusat membuka celah bagi para pejabat untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.
Praktek KKN ini tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Baca Juga: Tujuan Awal Pemerintah Orde Baru: Melepaskan Diri dari Bayang-bayang Orde Lama
Ketimpangan Ekonomi dan Sosial
Meskipun secara makro ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, kenyataannya ketimpangan ekonomi dan sosial tetap menjadi masalah serius.
Pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa dan didominasi oleh para konglomerat memicu kesenjangan antar daerah dan kelompok masyarakat.
Kaum miskin dan marginal terpinggirkan, sementara segelintir elit menikmati kekayaan yang berlimpah. Ketimpangan ini memicu berbagai konflik sosial dan merongrong stabilitas nasional.
Pelanggaran HAM dan Tragedi Kemanusiaan
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu dosa terbesar Orde Baru. Peristiwa G30S/PKP dan tragedi Trisakti 1998 hanyalah dua contoh dari sekian banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa itu.
Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai tindakan represif terhadap masyarakat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilang orang secara paksa.
Luka-luka akibat pelanggaran HAM ini masih membekas hingga saat ini dan menjadi pengingat kelam sejarah bangsa.
Kegagalan Membangun Demokrasi yang Sejati
Orde Baru memang berhasil menciptakan stabilitas politik dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam hal membangun demokrasi yang sejati, mereka gagal total.
Sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif tak memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dan perkembangan demokrasi yang sehat.
Kebebasan pers dan berekspresi dikekang, organisasi masyarakat sipil dibatasi, dan suara-suara kritis dibungkam. Hal ini melahirkan masyarakat yang apatis dan tak terbiasa dengan budaya demokrasi.
Kesimpulan
Masa Orde Baru memang memiliki sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, mereka berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Di sisi lain, mereka meninggalkan warisan kelam berupa pelanggaran HAM, sentralisasi kekuasaan, dan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Mempelajari kelemahan-kelemahan Orde Baru menjadi penting agar kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun demokrasi yang lebih adil dan sejahtera di masa depan.
*
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan artikel terbaru kami di sini
---