Intisari-online.com - Orde Baru, periode kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun (1967-1998), menorehkan tinta sejarah dengan transformasi ekonomi yang pesat.
Dimulai dari kondisi ekonomi yang rapuh pasca-kemerdekaan, Orde Baru menggebrak dengan serangkaian kebijakan yang membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan.
Namun, di balik gemerlap pencapaian, terselip pula cerita kelam tentang penyimpangan pelaksanaan yang meredupkan esensi mulia dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Kebijakan Ekonomi Orde Baru: Fondasi Pembangunan
Berlandaskan Trilogi Pembangunan, Orde Baru meletakkan fondasi ekonomi yang kokoh. Stabilisasi ekonomi menjadi kunci awal, diwujudkan melalui kebijakan moneter ketat dan reformasi fiskal.
Langkah ini berhasil meredam inflasi dan meningkatkan nilai tukar rupiah, membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama. Jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bendungan dibangun masif, membuka akses ke berbagai daerah dan memperlancar distribusi barang.
Hal ini memicu pertumbuhan sektor pertanian dan industri, mengantarkan Indonesia pada era swasembada pangan dan industrialisasi.
Pemerintah juga gencar menarik investasi asing, membuka peluang bagi transfer teknologi dan modal. Berbagai sektor, seperti manufaktur, pertambangan, dan pariwisata, merasakan dorongan signifikan dari investasi ini.
Dampak Positif
Kebijakan-kebijakan ini mengantarkan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang gemilang.
Angka kemiskinan menurun drastis, taraf hidup masyarakat meningkat, dan Indonesia menjelma menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.
Baca Juga: Tujuan Awal Pemerintah Orde Baru: Melepaskan Diri dari Bayang-bayang Orde Lama
Penyimpangan Pelaksanaan
Namun, di balik gemerlap pencapaian, terdapat sisi kelam yang tak terelakkan.
Pelaksanaan kebijakan yang kerap menyimpang dari aturan menjadi benalu yang menggerogoti esensi mulia dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Praktik korupsi merajalela, menggerogoti anggaran pembangunan dan memicu ketimpangan. Sentralisasi kekuasaan melahirkan birokrasi yang kaku dan tidak responsif, menghambat inovasi dan menghambat partisipasi rakyat.
Penggunaan instrumen militer untuk mengamankan proyek pembangunan dan menekan gerakan-gerakan kritis melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan pers dan berekspresi dikekang, memicu ketegangan sosial dan menghambat demokrasi.
Kesimpulan:
Kebijakan ekonomi Orde Baru, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menjadi babak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Di satu sisi, kebijakan-kebijakan tersebut berhasil mengantarkan Indonesia pada era pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang gemilang.
Di sisi lain, penyimpangan pelaksanaan yang kerap terjadi meninggalkan luka mendalam dan menjadi pengingat penting akan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dalam menjalankan kebijakan publik.
*