Intisari-online.com - Pemerintahan Orde Baru di Indonesia (1967-1998) terkenal dengan sistem sentralisasinya yang kuat.
Sistem ini memusatkan pengambilan keputusan dan kontrol di tangan pemerintah pusat, dengan sedikit otonomi yang diberikan kepada daerah.
Sentralisasi ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik positif maupun negatif.
Berikut adalah, dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru.
Dampak Positif:
Stabilitas Politik: Sentralisasi membantu Orde Baru untuk mencapai stabilitas politik setelah gejolak politik yang terjadi di masa sebelumnya.
Dengan mengendalikan informasi dan sumber daya, pemerintah pusat dapat mencegah munculnya gerakan oposisi dan menjaga ketertiban.
Pembangunan Ekonomi: Sentralisasi memungkinkan pemerintah pusat untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi yang terarah.
Hal ini membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru.
Efisiensi Birokrasi: Sistem yang terpusat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Hal ini membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan.
Penyediaan Layanan Publik: Sentralisasi memastikan bahwa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia, meskipun di daerah terpencil.
Dampak Negatif:
Keterbatasan Inisiatif Lokal: Sentralisasi menghambat inisiatif dan kreativitas lokal. Daerah tidak memiliki banyak ruang untuk mengembangkan solusi sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi.
Ketimpangan Ekonomi: Sentralisasi berkontribusi pada ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Daerah-daerah terpencil seringkali tertinggal dalam pembangunan dan memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya.
Pelanggaran HAM: Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindak dengan keras.
Lemahnya Demokrasi: Sentralisasi membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini melemahkan demokrasi dan memperkuat kontrol pemerintah atas masyarakat.
Secara keseluruhan, dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru bersifat kompleks dan memiliki konsekuensi jangka panjang.
Meskipun sistem ini membantu mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah seperti keterbatasan inisiatif lokal, ketimpangan ekonomi, pelanggaran HAM, dan lemahnya demokrasi.
Penting untuk memahami dampak positif dan negatif dari sistem sentralisasi untuk dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Indonesia saat ini menerapkan sistem desentralisasi, namun masih terdapat beberapa elemen sentralisasi yang tersisa.
Memahami sejarah dan dampak sistem sentralisasi di masa Orde Baru dapat membantu Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan efektif.
Demikian dampak pelaksanaan sistem sentralisasi pada masa pemerintahan Orde Baru.