Penulis
Intisari-Online.com -Ganjar Pranowo akhirnya membuat keputusan keputusan politis.
Politikus PDI Perjuangan dan capres pada Pemilu 2024 itu memutuskan menjadi oposisi pada pemerintahan 2024-2029.
Apa pengertian oposisi dalam pemerintahan? Lalu apa fungsinya?
Terkait pernyataannya itu, Ganjar mengaku bahwa itu adalah sikap pribadinya sebagai seorang capres.
Menurut Ganjar, sikap tersebut tidak bisa dikaitkan dengan partai.
Sebagai organisasi partai punya aturan dalam menetapkan kebijakan, bukan berasal dari satu atau dua pernyataan kader.
Adapun keputusan Ganjar untuk di luar pemerintahan atau menjadi oposisi dinyatakan saat acara halalbihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (6/5) malam.
"Iya kan memang saya menyatakan, 'Saya Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintah'. Kan (itu pernyataan) saya pribadi sebagai capres," ujar Ganjar di Jakarta, Rabu (8/5/2024) dikutip dari Antara.
Meskipun dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, namun mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, keputusan PDI-P berada di dalam atau luar pemerintahan akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada akhir Mei 2024.
Ganjar tak mau berspekulasi atas kemungkinan keputusan Rakernas soal posisi PDI-P di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Yang pasti, keputusan untuk tidak berada di pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan partai.
"Meskipun saya diusung oleh partai, tetapi pernyataan saya kemarin memang pernyataan sebagai pribadi. Kalau partai kan nanti akan memutuskan pada saat rakernas akhir bulan (Mei)," ujarnya.
Lebih lanjut Ganjar mengaku tetap berada di jalur politik. Ia menilai politik tidak selalu berada di dalam kekuasaan.
Sebab ada banyak sektor yang dapat dikerjakan dan berkaitan dengan politik.
Semisal aktif di internal partai dalam menyiapkan kader di Pilkada serentak 2024.
PDI-P, sambung Ganjar, juga memiliki struktur mulai dari ranting, anak ranting, hingga pengurus anak cabang.
Menurutnya, bisa saja dirinya kembali terjun ke struktur di akar rumput untuk menjaring kader-kader potensial untuk agenda partai ke depan.
"Atau barangkali kita membantu kawan-kawan menyiapkan diri dalam jabatan publik. Kaderisasi, pasti saya akan bantu kawan-kawan yang ikut pilkada, terlalu banyak kegiatannya. Hampir semua kehidupan kita politik, jadi banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.
Pengertian oposisi dalam pemerintahan
Ada berbagai mancam instrumen dalam politik seperti pemerintahan, partai politik, hingga koalisi dan oposisi.
Pihak oposisi umumnya terdiri atas satu atau lebih partai politik yang berseberangan, terutama secara ideologis atau visi, terhadap pemerintahan.
Di Indonesia sendiri, posisi pihak-pihak yang akan menjadi oposisi dan koalisi akan terlihat setelah penyelenggaraan pemilihan umum.
Oposisi adalah sekelompok orang atau partai politik yang berlawanan atau mengkritik secara terus menerus terhadap kebijakan pemerintah atau partai politik yang berkuasa.
Oposisi bisa diartikan sebagai posisi yang berseberangan dari pemerintahan.
Pihak yang menjadi oposisi biasanya merupakan satu atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintah dalam periode tertentu.
Posisi sebuah kelompok atau partai oposisi dalam pemerintahan biasanya ditentukan oleh ideologi dan visi misi partai.
Meski akses dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan secara langsung mungkin terbatas, pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.
Keberadaan oposisi penting sebagai kelompok pengimbang dan pengawas (check and balances) kebijakan pemerintahan atau eksekutif.
Fungsi oposisi dalam pemerintahan
Peran oposisi dalam pemerintahan sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengarah kepada pemerintahan otoriter.
Dikutip dari laman Parliamentary Education Office, berikut adalah beberapa fungsi utama dari oposisi dalam pemerintahan:
1. Menjadi kelompok pengimbang dan pengawas (check and balances) Menjaga akuntabilitas pemerintah
2. Meneliti dan mencermati pekerjaan pemerintah
3. Meminta pemerintah menjelaskan tindakan atau kebijakan yang diambil
4. Memperdebatkan atau memeriksa rancangan undang-undang dan isu-isu penting nasional
5. Memberikan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya konsep “oposisi politik” umum digunakan dalam bentuk pemerintahan bercorak parlementer.
Namun, meski Indonesia menganut sistem presidensial, publik cenderung melabeli pihak yang berseberangan dengan pemerintah sebagai oposisi politik.
Hal ini bisa disebabkan karena pihak tersebut menunjukkan fungsi controlling atau pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa.
Demikian pengertian apa itu oposisi dan fungsinya dalam pemerintahan.
Dapatkan artikel terupdate dari Intisari-Online.com di Google News