Penulis
Intisari-Online.com -Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang fundamental.
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat dan ditanamkan kepada generasi penerus bangsa.
Pertanyaannya, mengapa Presiden perlu membentuk unit kerja khusus untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?
AlasanPresiden Membentuk Unit Kerja untuk Membantu Menguatkan Ideologi Pancasila
Era modern menghadirkan berbagai tantangan bagi Pancasila, seperti radikalisme, intoleransi, dan hoaks.
Munculnya paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila dikhawatirkan dapat melemahkan ideologi bangsa dan memicu perpecahan.
Menyadari hal tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada tahun 2017.
UKP-PIP kemudian direvitalisasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018.
Peran BPIP
Melansir bpip.go.id, BPIP memiliki peran penting dalam membantu Presiden menguatkan ideologi Pancasila.
Baca Juga: Mengapa Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Diperlukan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik?
BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan Pancasila, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila.
Pembentukan BPIP sendiri memberikan beberapa manfaat, antara lain:
* Memperkuat dan memperkokoh Pancasila sebagai ideologi bangsa.
* Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat.
* Membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.
* Menangkal radikalisme dan intoleransi yang mengancam Pancasila.
Demikian penjelasan tentangmengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila.
Dengan kerja sama dan komitmen bersama, Pancasila akan terus berkibar sebagai ideologi bangsa yang mempersatukan dan mencerahkan Indonesia.
Mari kita bersama-sama memperkuat ideologi Pancasila dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Apa Saja Lembaga Negara yang Berkedudukan pada Tingkat Daerah?