Intisari-Online.com - Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana negara kita berjalan?
Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan?
Jika Anda ingin mengetahui jawabannya, maka Anda perlu memahami mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik, serta bagaimana peran dan fungsi mereka dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur politik adalah semua hal yang berkaitan dengan perlengkapan negara secara formal, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
Perlengkapan negara ini memiliki posisi, kekuasaan, otoritas, tugas, dan hubungan yang diatur oleh undang-undang.
Suprastruktur politik bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti membuat undang-undang, mengatur pemerintahan, mengawasi keuangan, menegakkan hukum, dan menjamin konstitusi.
Sementara itu, infrastruktur politik adalah semua hal yang berada di luar perlengkapan negara secara resmi, namun tetap berkontribusi dan berpengaruh terhadap kebijakan, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media.
Kelompok ini merupakan organisasi atau kumpulan orang yang memiliki kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama, dan berusaha untuk menyampaikan, mewakili, atau menekan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
Infrastruktur politik berperan sebagai sarana komunikasi, pendidikan, dan pengawasan politik.
Baca Juga: Apa yang Diketahui Tentang Suprastruktur Politik? Ini Penjelasannya