Intisari-Online.com - Sudah 111 usia Muhammadiyah, dan selama itu organisasi yang didirikan di Yogyakarta itu tak pernah terlibat dalam politik praktis.
Kita pun bertanya-tanya, apa yang membuat Muhammadiyah tidak mau masuk politik praktis?
Terkait pertanyaan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammad Haedar Nashir punya jawabannya.
Dia menegaskan, Muhammadiyah tidak akan terjun pada politik praktis.
Menurutnya, politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan atau politik kenegaraan dan tidak berkiprah pada politik kekuasaan.
"Ijtihad Muhammadiyah, ya tidak berpolitik praktis," katanya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Kompas.com.
Haedar mengatakan, sikap Muhammadiyah tersebut sudah dituangkan dalam Khittah Denpasar 2002 silam.
Dalam Khittah yang sudah berusia 21 tahun itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal menetapkan jalan non-politik praktis.
"Karenanya para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah merujuklah pada pemikiran resmi resmi organisasi seperti Khittah dan kepribadian dalam membawa arah Muhammadiyah, bukan berdasarkan pandangan dan selera pribadi-pribadi," ujar Haedar.
Haedar mengatakan, dengan Khittah tersebut bukan berarti Muhammadiyah anti terhadap politik praktis.
Menurutnya, Muhammadiyah dalam posisi mendorong para anggota dan kader untuk aktif ke partai politik selain di lembaga pemerintahan dan lembaga strategis lainnya.
Termasuk, menjalin komunikasi politik dengan partai politik yang berkontestasi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.