Penulis
Intisari-Online.com -Sikap apa yang diperlukan agar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan bersama?
Soal"Sikap apa yang diperlukan agar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan bersama?"terdapat dihalaman 91buku PPKn kelas XdalamKurikulum Merdeka.
Untuk jawabannya, maka Anda bisa memulai baca mulaihalaman 92dibagianMembuat Kesepakatan Bersama.
Diketahui bahwaKesepakatan Bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial.
Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama.
Kesepakatan Bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih.
Hubungan antara 2 orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga.
Contoh kesepakatan bersama antara orangtua dan anak bisa dibangun agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung.
Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis.
Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat.
Baca Juga: PPKn Kelas X Halaman 91: Apa yang Dimaksud dengan Kesepakatan Bersama?
Sedangkan kesepakatan antarteman sejawat sering kali tidak tertulis, setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing.
Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati.
Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama.
Demikian pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.
Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat dalam lembaga pendidikan.
Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.
Hanya saja, dalam proses membangun kesepakatan, sering tidak mudah, terlebih di awal.
Kita dihadapkan dengan banyak kepala yang memiliki cara pandang dan pikiran berbeda-beda.
Kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Kita dihadapkan dengan banyak orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang terkadang bertentangan.
Untuk membangun dan mencapai kesepakatan bersama juga memerlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi.
Baca Juga: PPKn Kelas XI: Mengapa Perlu Adanya Hierarki dan Hubungan Antarregulasi?
Seperti kesamaan di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi, senantiasa bersikap toleran, dan menghargai hak dari setiap orang atau pihak.
Dengan cara demikian, diharapkan kesepakatan bersama bisa benar-benar menjadi panduan dalam berhubungan dan bergandeng tangan.
Baca Juga: Inilah Alasan Mengapa Rumusan Terkait Bahasa Indonesia Berbeda di Dalam Ikrar Sumpah Pemuda