Find Us On Social Media :

Dianggap Jadi Senjata Rusia yang Lebih Berbahaya daripada Rudal, Ukraina Bakal Hukum Warganya Sendiri Jika Berani Lakukan Hal Ini

By Tatik Ariyani, Sabtu, 23 Juli 2022 | 09:48 WIB

(Ilustrasi) Perang Rusia dan Ukraina - Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky

Intisari-Online.com - Sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu, perang Rusia Ukraina kini telah memasuki hari ke-149.

Ketika perang masih berlangsung, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani surat keputusan berisi penyederhanaan prosedur bagi warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rusia.

“Menyatakan bahwa warga negara Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (DPR) atau Republik Rakyat Lugansk (LPR) dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara permanen di DPR, LPR atau Ukraina, berhak mengajukan banding untuk mendapatkan kewarganegaraan Federasi Rusia melalui prosedur yang disederhanakan.” sesuai dengan hukum 'Tentang kewarganegaraan Federasi Rusia,' kata surat keputusan itu, mengutip TASS, Senin (11/7/2022).

Versi surat keputusan sebelumnya hanya mencakup warga DPR, LPR dan Kherson dan Zaporozhye Region Ukraina.

Sementara itu, dinas di angkatan bersenjata atau penegakan hukum republik Donbass tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia, kata surat keputusan itu.

"Layanan militer, dinas di keamanan nasional atau lembaga penegak hukum Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk menolak kewarganegaraan Rusia," kata dokumen itu.

Di bawah undang-undang Rusia, prosedur yang disederhanakan memungkinkan untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia tanpa memenuhi sejumlah prasyarat, seperti tinggal di Rusia selama lima tahun, memiliki sumber pendapatan, dan menjalani ujian bahasa Rusia.

Prosedur yang disederhanakan telah diperkenalkan untuk warga DPR dan LPR melalui keputusan Putin pada tahun 2019 (saat itu, republik masih dianggap sebagai bagian dari Ukraina).

Surat keputusan itu mengatakan itu ditandatangani "untuk melindungi hak dan kebebasan seorang pria dan warga negara, di bawah prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara universal."

Pada akhir Mei tahun ini, surat keputusan tersebut diperluas untuk mencakup Wilayah Zaporozhye dan Kherson di Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Ukraina akan menghukum warganya yang berani beralih kewarganegaraan Rusia.

Melansir RT, Jumat (22/7/2022), Wakil Perdana Menteri Ukraina dan Menteri Reintegrasi Wilayah Pendudukan Sementara Irina Vereschuk mengungkapkan pada hari Jumat bahwa mencoba untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia sebagai orang Ukraina dapat segera menjadi tindak pidana.