Intisari-Online.com - September tahun lalu, Australia membatalkan kontrak kapal selam Prancis karena Australia memasuki aliansi keamanan AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris, dan mendapatkan akses ke teknologi kapal selam nuklir.
Insiden itu menyebabkan keretakan dalam hubungan diplomatik antara Australia dan Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh perdana menteri saat itu Scott Morrison berbohong kepadanya tentang masa depan kontrak.
Prancis mendapatkan kontrak untuk kapal selam serang Australia pada tahun 2016, mengalahkan tawaran dari Jerman dan Jepang.
Naval Group meraih kontrak untuk desain dan pengembangan kapal pada 2019.
Namun, karena masalah keamanannya dan ancaman yang ditimbulkan di Pasifik oleh China, Australia memilih untuk membatalkan kontrak yang ditandatangani dengan Prancis untuk kapal selam bertenaga diesel konvensional demi kapal selam bertenaga nuklir.
Penandatanganan pakta AUKUS dengan AS dan Inggris disebut sebagai “tikaman dari belakang” oleh Prancis.
Setelah beberapa bulan negosiasi antara kedua belah pihak, Pemerintah Australia mengumumkan bahwa mereka akan membayar perusahaan Prancis Naval Group.
Melansir ABC News, Sabtu (11/6/2022), Pemerintah Australia akan membayar kompensasi kepada pembuat kapal Prancis Naval Group sebesar AUD 835 juta (setara Rp8,6 Triliun), setelah keputusan tahun lalu untuk membatalkan kontrak senilai AUD 90 miliar untuk membangun 12 kapal selam.
Perdana Menteri Anthony Albanese membuat pengumuman, mengatakan jumlah total uang yang dihabiskan oleh pembayar pajak Australia untuk program ini sekarang adalah AUD 3,4 miliar.
"Ini adalah penghematan dari AUD 5,5 miliar yang menurut perkiraan Senat akan dihasilkan dari program itu," kata Albanese.
"Tapi itu masih merupakan pemborosan luar biasa dari pemerintah yang selalu besar dalam pengumuman tapi tidak bagus dalam penyampaiannya, dan dari pemerintah yang akan dikenang sebagai pemerintah paling boros dalam sejarah Australia sejak federasi."