Intisari - Online.com - Anggota Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya berada dalam keadaan "panik" atas masuknya pengungsi dari Ukraina, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengklaim pada hari Minggu.
Berbicara di depan pendukung partainya di kota Kizilcahamam, Erdogan mengatakan bahwa sementara Turki “telah berhasil mengelola migrasi tidak teratur yang berasal dari Suriah selama 11 tahun, kami melihat kepanikan di Eropa sebagai akibat dari krisis Ukraina-Rusia.”
Kepala negara Turki melanjutkan dengan mengungkapkan harapan bahwa “dunia akan keluar dari periode kritis yang sedang dialaminya sesegera mungkin.”
Sejak Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, hampir 14 juta warga Ukraina telah mengungsi, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Jumat oleh Amin Awad, asisten sekretaris jenderal dan koordinator krisis PBB untuk Ukraina.
Enam juta dari orang-orang ini diyakini telah melarikan diri ke negara tetangga.
Negara-negara anggota UE seperti Polandia, Rumania, dan Hongaria telah menjadi salah satu tujuan utama, selain Rusia, bagi para pengungsi Ukraina.
Selain masalah migrasi yang dipicu oleh konflik Ukraina, Erdogan juga menyinggung aplikasi Swedia dan Finlandia untuk keanggotaan NATO, yang diajukan pada pertengahan Mei, dengan alasan ancaman yang dirasakan dari Rusia.
Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara akan terus memblokir kedua negara itu untuk bergabung dengan blok militer “sampai harapan [nya] terpenuhi.”
Karena persetujuan bulat dari 30 anggota NATO diperlukan agar anggota baru dapat diterima ke dalam aliansi, keberatan Turki secara efektif telah menahan harapan kedua negara Nordik untuk bergabung dalam waktu dekat.
Ankara menegaskan bahwa itu hanya akan membuka blokir aksesi mereka jika mereka berhenti menyembunyikan orang-orang yang terkait dengan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan organisasi Kurdi lainnya yang dianggap teroris oleh Ankara.
Perdebatan besar lainnya adalah keputusan pada tahun 2019 oleh Stockholm dan Helsinki untuk melarang penjualan senjata ke Turki setelah serangan militer Ankara ke Suriah utara terhadap militan Kurdi.
Turki menuntut agar itu dicabut.