Berniat Resign? Baca dengan Teliti Penjelasan tentang Hak yang Diterima Karyawan Jika Resign dari Pekerjaan Ini

Intisari-Online.com - Salam Pengasuh Rubrik,

Perkenalkan nama Saya Irene, Saya telah bekerja selama 14 tahun Pada PT.X pada bagian Sales, saat ini jabatan saya Sales Manager.

Beberapa bulan yang lalu saya menerima kritikan yang kurang mengenakkan dari atasan saya yang mengatakan “kalau tidak mencapai target maka saya akan di pindahkan ke divisi lain.” Hal tersebut dikatakan oleh atasan saya berulang-ulang di depan rekan-rekan kantor saya yang lain. Karena saya tidak tahan saya ingin mengundurkan diri saja dari PT.X.

Yang mau saya tanyakan terkait pengunduran diri, apa saja hak-hak yang diterima jika mengundurkan diri dari pekerjaan? Apakah saya akan mendapat uang pesangon? Bila dapat berapa jumlahnya mengingat saya telah 14 tahun mengabdi pada perusahaan?

(Irene, Jakarta)

(Baca juga: Hati-hati! Liburan Menginspirasi Kita untuk ‘Resign’)

(Baca juga: Sebelum Putuskan Resign dan Memulai Bisnis Baru, Alangkah Baiknya Kita Tahu 5 Hal Super Penting Ini)

(Baca juga: Etika Resign: Bilang Bos Dulu, Baru ke HRD)

Jawaban

Syalom Ibu Irene, terimakasih untuk pertanyaannya pada Kami. Kami turut prihatin terhadap permasalahan yang anda hadapi. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.

Uang pesangon hanya diberikan pada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, hal tersebut diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada pekerja maka pekerja akan mendapat uang pesangon,uang peghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Sementara untuk pengunduran diri sendiri diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja bersama.

3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

1. b. Tidak terikat dalam ikatan dinas;dan
2. c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri
3. d. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan Pasal 162 ayat (1)Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maka ketika pekerja mengundurkan diri akan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi demikian:

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c di atas, perhitungan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang dicantumkan di atas tidak dapat digunakan karena pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Jadi, jika pekerja mengundurkan diri, pekerja tidak mendapatkan pesangon dan hanya menerima uang penggantian hak dan uang pisah (hanya bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung,non-management commitee).

Namun Ibu harus lebih memperhatikan perjanjian kerja antara Ibu dan perusahaan atau peraturan perusahaan karena mungkin saja dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan ditentukan hal lain yang mengatur mengenai “pemberian” untuk pekerja dari perusahaan bagi yang mengundurkan diri.

Demikianlah pengaturan dan penjelasan hukum kami terkait apa saja hak-hak yang diterima jika mengundurkan diri dari pekerjaan. Semoga bermanfaat.

(LBH Mawar Saron)