Intisari-Online.com - South China Morning Post melaporkan pada 19 April bahwa China mengkonfirmasi penandatanganan perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon.
Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas.
Secara khusus, pada 19 April, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa perjanjian itu "tidak menargetkan pihak ketiga mana pun" dan "sejajar serta melengkapi mekanisme kerja sama keamanan" bilateral dan multilateral yang ada di Kepulauan Solomon.
Menurut Wang, China telah berjanji untuk membantu Solomon "memperkuat pengembangan kapasitas untuk menjaga keamanannya sendiri", dengan bidang kerja sama termasuk "menjaga ketertiban sosial, melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, memberikan bantuan kemanusiaan dan menanggapi bencana alam".
Namun, Wang tidak menyebutkan rincian mengenai kerja sama militer, meskipun ada spekulasi bahwa perjanjian itu akan memungkinkan angkatan laut, polisi, dan angkatan bersenjata China untuk ditempatkan di sana.
Solomon sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan China membangun pangkalan militer di wilayahnya.
Kepulauan Solomon pertama kali mengatakan sedang menjalin kesepakatan keamanan dengan Beijing pada Maret, memicu kekhawatiran dari AS dan sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru.
Komentar Wang dilontarkan setelah Washington memperingatkan kesepakatan itu akan mengacaukan kawasan tersebut dan mengumumkan akan membuka kembali kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon setelah ditutup 29 tahun lalu.
Selain itu, Washington juga mengumumkan akan mengirim Mr Kurt Campbell - koordinator urusan Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional dan asisten sekretaris negara untuk urusan Asia Timur dan Pasifik Duong - Mr Daniel Kritenbrink ke Kepulauan Solomon minggu ini.
Tak hanya itu, Australia - yang memiliki hubungan kerja sama keamanan dengan negara kepulauan Pasifik ini - juga berusaha mendorong tetangganya menjauh dari Beijing.
Berbicara tentang langkah AS, Uong menyebut reaksi AS sebagai "ketegangan yang berlebihan dan hasutan untuk konfrontasi".
Menanggapi pejabat pengirim AS ke pulau itu, Uong menegaskan kembali bahwa negara itu tidak mengirim satu pun untuk mengunjungi negara kepulauan mana pun di Pasifik dalam 37 tahun terakhir.