Intisari-Online.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebut aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Tuduhan itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS melalui Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Seperti dilansir dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices (15/4/2022), ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut, salah satunya aplikasi PeduliLindungi.
PeduliLindungi merupakan aplikasi yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19.
Penggunaan aplikasi ini umumnya diwajibkan ketika individu memasuki ruang publik seperti mal atau restoran.
Ternyata tahun lalu, data pribadi dari sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia, yang tersimpan di aplikasi PeduliLindungi pernah diberitakan bocor.
Melansir govinfosecurity.com (7/11/2021) silam, Presiden Joko Widodo termasuk di antara mereka yang terkena dampaknya.
Pada hari Jumat, PeduliLindungi menjadi aplikasi pelacakan COVID-19 kedua di Indonesia, setelah eHAC, yang mengalami insiden siber dalam rentang satu minggu.
Sementara jumlah orang yang terkena dampak kebocoran PeduliLindungi belum dipastikan, pembobolan eHAC berdampak pada 1,3 juta pengguna.
Damar Juniarto, aktivis hak privasi pada waktu itu menyebutkan bahwa fitur pencarian data di aplikasi PeduliLindungi memungkinkan siapa saja untuk mengakses data pribadi dan informasi vaksinasi COVID-19 warga Indonesia, termasuk milik presiden.
Peneliti keamanan siber yang berbasis di Zurich, Marc Reuf, membagikan tangkapan layar dari sertifikat vaksinasi COVID-19 yang bocor, yang ia klaim sebagai milik presiden, karena berisi nomor identifikasi nasionalnya.
Namun Reuf tidak merinci secara tegas apakah data tersebut bocor dari PeduliLindungi.