Penulis
Intisari-Online.com -Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari Kelompok G20.
Dia juga menambahkan bahwa AS akan memboikot "sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul."
Diwartakan Independent.co.uk, Jumat (8/4/2022), Yellen mengajukan pertanyaan tentang masa depan Rusia di G20 pada sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada hari Rabu.
Pernyataan itu muncul setelah invasi brutal negara itu ke Ukraina dan setelah diketahui bahwa kemungkinan kejahatan perang dilakukan di Bucha, pinggiran kota dekat ibukota Kyiv.
Dia mengatakan bahwa invasi dan pembunuhan Rusia di Bucha merupakan hal “tercela dan sebuah penghinaan yang tidak dapat diterima terhadap tatanan global berbasis aturan, serta akan mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat besar di Ukraina dan sekitarnya.”
“Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana,” tambahnya.
Indonesia memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini dan akan menjadi tuan rumah pertemuan keuangan pada bulan Juli tahun ini dan pertemuan puncak para pemimpin di Bali pada bulan November.
Rusia mengatakan Vladimir Putin bermaksud menghadiri KTT akhir tahun ini.
Rusia dikeluarkan dari Kelompok Delapan saat itu setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014.
Tetapi mengeluarkannya dari G20, kata para ahli, akan menjadi lebih rumit karena memerlukan konsensus untuk diberlakukan.
China dan India mungkin tidak setuju untuk mengeluarkan Rusia dari pengelompokan.
Indonesia, pada dasarnya, tidak dapat menolak atau mengusir anggota G20, kata seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip oleh Reuters.
Apakah anggota ingin hadir atau tidak, itu sepenuhnya terserah mereka.
South China Morning Post melaporkan bahwa juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS pada hari Selasa mengatakan Gedung Putih telah membahas situasi dengan Indonesia dan negara-negara G20 lainnya dan akan melihat lebih dekat apakah akan berpartisipasi atau tidak saat KTT semakin dekat.
Sementara itu, Indonesia mengatakan pada awal Maret bahwa pihaknya bermaksud untuk tetap “tidak memihak”.
(*)