Penulis
Intisari-Online.com - Catatanpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) dariKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah PNBP KKP.
Bagaimana tidak, hingga 21 Desember 2021, PNBP KKP mencapaiRp920 miliar.
Angka itu diperkirakan masih akan hingga Rp35 miliar.
Dengan begitu,PNBP KKP di tahun 2021 ini bisa menembusRp1 triliun pada akhir tahun.
Catatan PNBP itu jelas rekor. Sebab sebelumnya PNBP KKP berkisar di angkaRp600 miliar.
Bahkan PNBP KKPpada dua tahun sebelumnya hanya berada di angka Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
"Ini adalah suatu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal,"kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonodalam acara Bincang Bahari: Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 pada Rabu (22/12/2021).
"Tetapi kita telah melakukan banyak hal."
Menteri Trenggono, ada beberapa penyebab meningkatnyaPNBP KKP.
Salah satunya karena da perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
Apa yang terjadi dengan KKP jelas merupakan peningkatan yang baik.
Apalagi sebelumnya KKP sempat dicecar habis-habisan oleh Badan Anggaran DPR RI.
Pada saat itu, KKP masih dipimpin olehSusi Pudjiastuti.
Target PNBP dari kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu paling kecil pada tahun 2019 silam.
Dilansir dari kompas.com pada Jumat (24/12/2021), targetPNBP KKP pada 2020 sebesarRp900,35 miliar.
Angka itu rupanya paling kecil dibandingkan dengan targetPNBP kementerian lainnya.
Sebab rata-rata semuanya jauh di atas Rp1 triliun.
Akan tetapi pada saat itu juga Susi Pudjiastuti justru mengatakan bahwa kementeriannya justru berhasilmelakukan penghematan anggaran.
Ya, meski kurang dari target, akan tetapi anggaran KKP memang terus turun sejak tahun 2015.
Padatahun 2015, anggaran sekitar Rp10 triliun. Tapi pada 2020,KKP hanya mengajukan Rp6,4 triliun saja.
"Anggaran KKP itu adalah satu-satunya kementerian yang anggaran turun."
"Dari Rp9 triliun ke Rp6 triliun."
"Bukan diturunin, tapi kita melakukan efisiensi danself-blocking," ujar Menteri Susi pada Senin (9/9/2019) di Kementerian KKP, Jakarta.
Selain itu, PNBP KKP sebenarnya terus meningkat.
Pada tahun 2014 hanya Rp851 miliar. Tapi pada 2018 naik menjadi Rp1,6 triliun.
Sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, PNBP KKP cuman Rp300 miliarsaja.
Tapi mulai tahun kemarin sudah mencapai hampir Rp 1 triliun.