Intisari-Online.com – Pandemi Covid-19 memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memberikan jaring pengaman kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni mengatakan, bansos memiliki dua manfaat.
“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menurut rilis yang diterima Intisari, Jumat (3/9/2021).
Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.
Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.
Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.
Tubagus mengatakan, untuk memastikan kualitas, Menko PMK Muhadjir Effendy sendiri telah melakukan pengecekan acak terhadap beras bansos sebelum disalurkan.
Sementara, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, baik reguler dan nonreguler, pemerintah berkolaborasi dengan banyak pihak.
Kolaborasi untuk sukseskan penyaluran bansos
Tubagus, dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pengadaan dan penyaluran bansos tidak dilakukan oleh pemerintah pusat seorang diri. Kerja sama dijalin dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sejumlah stakeholder, dan masyarakat.