Find Us On Social Media :

Tak Terima Perusahaan China Masuk Daftar Hitam AS Terkait Tindakan Kejam pada Minoritas Xinjiang, China Ungkap Amerika Sebenarnya Tak Peduli pada Orang-orang Xinjiang

By Tatik Ariyani, Sabtu, 26 Juni 2021 | 12:14 WIB

Presiden China XI Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Intisari-Online.com - Pemerintahan Joe Biden pada Rabu memerintahkan larangan impor AS atas bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co. yang berbasis di China atas tuduhan kerja paksa, kata dua sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.

Departemen Perdagangan AS secara terpisah membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan China lainnya dan paramiliter Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), dengan mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, seperti diwartakan Reuters, Kamis (24/6/2021).

Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp (DQ.N); Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; dan Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK).

Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan dan pasukan paramiliter, XPCC, "telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan China, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di" Xinjiang.

Baca Juga: Pastikan Taiwan Tak Lepas dari Pengawasannya, China Kerahkan Jet Tempur Siluman Tercanggih, Sekaligus Beri Peringatan Keras Kepada Para Sekutu AS Agar Tak Ikut Campur

Setidaknya beberapa perusahaan yang terdaftar di Departemen Perdagangan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Xinjiang Daqo New Energy Co menanggapi permintaan komentar Reuters dengan email yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut "tidak menoleransi" terhadap kerja paksa, dan bahwa mereka tidak menjual langsung ke perusahaan AS, atau membeli dari Amerika Serikat dan tidak akan ada "dampak yang signifikan terhadap bisnis perusahaan."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, kemudian menanggapi larangan impor AS tersebut.

Baca Juga: Kebohongan China Terungkap Lagi? Peneliti Ungkap Covid-19 Kemungkinan Sudah Menyebar di China Sejak Oktober 2019