Berita tentang bangunan baru di pusat tersebut mendorong Departemen Pertahanan Nasional Filipina untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut sebelum mengomentari kemungkinan penambahan bangunan baru.
Kelompok nelayan Pamalakaya mengecam dugaan pembangunan tersebut, mengutip keputusan pengadilan arbitrase internasional yang memberikan Manila hak berdaulat atas wilayah tersebut.
"Sementara seluruh dunia fokus pada memerangi pandemi global, China bekerja lembur untuk menyelesaikan fasilitasnya di wilayah laut kami," jelas Ketua Pamalakaya Fernando Hicap.
Hicap mengecam keras tindakan tidak berperasaan China yang tidak pernah berhenti di tengah situasi darurat global yang diakibatkan oleh pandemi.
"Ini adalah tindakan sewenang-wenang dan langsung mengabaikan sumber daya laut dan zona ekonomi eksklusif kami," tegasnya.
Pada hari Jumat, Ned Price, juru bicara departemen luar negeri AS, mengatakan bahwa AS bergabung dengan Filipina, Vietnam, Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinannya dengan undang-undang penjaga pantai yang baru-baru ini diberlakukan China.
“Mengizinkan penjaga pantai untuk menghancurkan struktur ekonomi negara lain dan menggunakan kekuatan dalam membela klaim maritim China di wilayah yang disengketakan."
"Sangat menyiratkan bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim RRT,” kata Price.
(kontan.co.id)