"Kami tidak akan dapat menjadi bagian dari proses seperti itu jika pemerintahan baru kembali ke kesepakatan itu," kata Erdan, berbicara kepada Radio Angkatan Darat Israel seperti dilansir dari sputniknews.com pada Rabu (17/2/2021).
"Kami pikir jika Amerika Serikat kembali ke kesepakatan yang sama dengan yang telah ditariknya, semua pengaruhnya akan hilang," tambah diplomat itu.
“Pada dasarnya, saat AS mencabut sanksi, Iran tidak akan memiliki insentif nyata untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklir,” dia menyarankan.
Israel berhasil melobi pemerintahan Trump untuk menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018, dengan Washington memulihkan sanksi yang menghancurkan terhadap Republik Islam dan meningkatkan bentuk tekanan lainnya.
Iran pertama kali mendesak penandatangan kesepakatan yang tersisa untuk menghasilkan mekanisme.
Di mana tekanan sanksi dapat dikurangi dan ketika gagal, mulai meningkatkan kegiatan pengayaan uraniumnya di luar batas yang diuraikan dalam JCPOA.
Pada bulan Januari, Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa mereka telah mulai memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, melebihi batas 3,67 persen yang diuraikan dalam JCPOA.
Tingkat ini masih jauh di bawah pengayaan 90 persen yang disyaratkan agar uranium dapat dianggap sebagai tingkat senjata.
Iran bersikukuh bahwa mereka tidak berniat membuat bom nuklir, atau senjata pemusnah massal dalam bentuk apa pun.
Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa (aturan agama) yang melarang pengembangan senjata semacam itu.