Penulis
Intisari-Online.com - Genap setahun Jenderal tertinggi Iran Qassem Soleimanidibunuh oleh Amerika pada 3 Januari 2020.
Soleimani dibunuhdalam serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad yang diperintahkan oleh Trump.
Pembunuhan itu dianggap melanggar hukum internasional oleh Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, singkat atau sewenang-wenang.
Setelah serangan itu, Iran berjanji untuk membalaskan dendam atas kematian Soleimani.
Serangan-serangan rudal telah diluncurkan ke markas militer Amerika di Irak.
Hingga kini, AS dan sekutunya terus berjaga-jaga, mengantisipasi kapan Iran akan menyerang.
Baru-baru ini, AS mengirimkan pesawat Bomber B-52 ke arah Teluk untuk mengantisipasi serangan.
Namun jelas, yang diburu Iran adalah para tersangka yang terlibat langsung dalam serangan yang menewaskan Soleimani.
Melansir Al Jazeera, Selasa (5/1/2021), Presiden AS Donald Trump telah mendapatkan permintaan red notice untuk penangkapannya yang dikeluarkan melalui Interpol oleh Iran.
Selama konferensi pers pada hari Selasa, juru bicara peradilan Iran Gholamhossein Esmaili mengumumkan bahwa Iran telah meminta organisasi polisi internasional (Interpol) untuk menangkap Trump dan 47 pejabat Amerika lainnya yang diidentifikasi berperan dalam pembunuhan jenderal tinggi Qassem Soleimani tahun lalu.
"Republik Islam Iran sangat serius menindaklanjuti mengejar dan menghukum mereka yang memerintahkan dan mengeksekusi kejahatan ini," kata Esmaili kepada wartawan.
Itu adalah permintaan kedua Iran untuk surat perintah penangkapan internasional untuk Trump dan puluhan pejabat AS di Pentagon dan Komando Pusat AS, di antara organisasi lainnya.
Pada bulan Juni, jaksa penuntut Teheran Ali Alqasimehr mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Trump dan puluhan pejabat AS yang mengatakan mereka menghadapi "tuduhan pembunuhan dan terorisme".
Tetapi Interpol yang berbasis di Prancis menolak permintaan Iran.
Interpol mengatakan konstitusinya melarangnya melakukan "intervensi atau aktivitas apa pun yang bersifat politik, militer, agama atau ras".
Pembicaraan yang diperbarui tentang penuntutan Trump dan pejabat AS lainnya datang sebagai bagian dari janji Iran untuk membalas dendam terhadap Soleimani satu tahun setelah pembunuhannya.
Permintaan penangkapan itu juga datang tak lama sebelum Trump meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, sesuatu yang diharapkan Iran dapat meningkatkan peluangnya menghadapi konsekuensi.
Dalam sebuah upacara di Teheran untuk menandai setahun pembunuhan Soleimani, kepala kehakiman Ebrahim Raisi mengatakan Trump adalah target utama penuntutan dan tidak boleh kebal karena status politiknya.
“Untungnya, kepresidenan Trump telah berakhir. Tetapi bahkan jika masa jabatannya belum berakhir, tidak dapat diterima untuk mengatakan seseorang tidak harus bertanggung jawab kepada hukum karena posisi administratifnya,” katanya.
Juru bicara badan pemeriksaan konstitusional yang kuat, Dewan Penjaga, juga mengatakan pekan lalu Iran akan secara hukum mengejar Trump setelah dia meninggalkan Gedung Putih.
Ali Kadkhodaei mengatakan kekebalan hukum Trump sebagai kepala negara bermasalah karena mengejarnya secara hukum, tetapi "beberapa ahli internasional berpandangan bahwa setelah kepresidenan Trump selesai, hal ini mungkin terjadi".