Sempat Ramai Putin Calonkan Diri Untuk Jadi Presiden Rusia Sampai 2036 Mendatang, Kenapa Mantan Intel Rusia Tersebut Disebut Akan Segera Akhiri Kepemimpinannya?

Intisari-online.com -Pertengahan tahun 2020 dahulu ramai pemberitaan mengenai dukungan rakyat Rusia kepada presiden mereka, Vladimir Putin, untuk menjabat lagi sampai 2036 mendatang.

Dukungan datang setelah ada usulan agar Putin menjalani masa jabatan dua periode lagi.

Hal tersebut tentunya merupakan perubahan radikal yang terjadi pada konstitusi Rusia.

Padahal, Putin telah menjabat sebagai Presiden selama 16 tahun.

Baca Juga: Jika Digunakan Musuh Dijamin Porak-poranda, Inilah Senjata Militer yang Konon Bisa Menembus Pertahanan Apapun, Bukan Dimiliki AS Ataupun China Tetapi Negara Ini

Ia disebutkan akan mengakhiri pemerintahannya pada 2024 mendatang.

Namun berkat reformasi baru, mantan intel Rusia di bawah badan KGB tersebut bisa berkuasa selama 16 tahun lagi.

Konstitusi diubah dengan menyetel ulang perhitungan masa jabatan Putin.

Yaitu pada tahun 2024 ia terhitung menjabat mulai dari nol lagi dan ia diizinkan mengajukan masa jabatan enam tahun yang baru sejak itu, dan sekali lagi pada tahun 2030.

Baca Juga: Mengejutkan, Putin Sebut Siap 'Bekerjasama' Dengan Siapapun Presiden AS Nantinya, 'Kami Akan Menerima Keputusan Apapun Dari Rakyat Amerika'

Namun rupanya langkah Putin untuk mencengkeram Rusia tidak berhenti sampai situ saja.

Ia juga mempercepat undang-undang baru melalui parlemen Rusia.

Undang-undang ini sedikit kontras, karena menurut stasiun TV milik pemerintah Rusia RT atau yang sebelumnya dikenal sebagai Russia Today, UU tersebut akan jadi transisi kekuasaan Rusia.

Artinya, UU itu bisa dengan cepat melengserkan Putin dari jabatannya sebagai presiden.

Baca Juga: Amerika Tarik Ribuan Pasukannya dari Suriah, Angkatan Laut Rusia Kawal Kapal Iran Menuju ke Suriah, Siap Perang?

Lantas mengapa ia ingin mengesahkan UU tersebut cepat-cepat jika ia masih ingin memimpin Rusia sampai 2036 mendatang?

Rupanya, Putin mengincar sesuatu yang lebih besar.

UU tersebut segera dengan sah menjadikan Putin sebagai senator seumur hidup ketika dia meninggalkan jabatannya.

Putin dan mantan pemimpin Rusia lainnya akan diizinkan menjadi anggota Dewan Federasi dalam waktu tiga bulan setelah akhir masa jabatan mereka.

Baca Juga: Militernya Tak Kalah Hebat dari Amerika, Rusia Kembangkan Rudal Balistik Nuklir, 'Mampu Tembus Target yang Sangat Terlindungi'

Dewan Federasi setara dengan House of Lords di Inggris, yaitu Parlemen Tingkat Tinggi di Inggris.

House of Lords juga tergabung dengan para uskup di Gereja Inggris yang sudah terhitung senior, dan mendapat keunggulan menjadi bangsawan.

Secara sederhana, Dewan Federasi akan menjadi di atas hukum bahkan menjadi pencipta hukum yang lebih kuat dari parlemen biasa.

Hal itu dibuktikan dari beberapa keunggulan yang didapat dari menjadi anggota Dewan Federasi Rusia yaitu mereka kebal hukum dan mendapat tunjangan negara selama sisa hidupnya.

Baca Juga: Sebelum Bambang Trihatmodjo, Sri Mulyani Ternyata Pernah Bikin Gerah Trah Cendana Lain, Rampas Rp1,2 Triliun Langsung dari Keluarga yang Nyaris 'Kebal Hukum'

Artinya, setelah 2036 berakhir dan Putin mau tidak mau lengser dari posisinya jadi Presiden, ia akan langsung terjun ke dalam Dewan Federasi dalam kondisi kebal hukum seperti saat ia menjabat menjadi Presiden serta mendapat tunjangan yang teratur.

Pemilu Rusia 2036 mendatang Putin memang sudah berusia 83 tahun.

Banyak yang menyebutkan selama pemungutan suara publik Juli lalu, terjadi kecurangan.

Daily Mail memberitakan, Sergey Shpilkin, seorang peneliti pemilu independen terkemuka di Rusia memperkirakan bahwa sebanyak 20 juta surat suara pada pemilu yang dilaksanakan Rabu (1/7/2020) dipalsukan demi kemenangan Vladimir Putin.

Baca Juga: Semakin Melejit! Bukan China Namanya Jika Tak Mampu Kalahkan AS dan Rusia dalam Jumlah Peluncuran Satelit ke Luar Angkasa

Selama pemilu kepresidenan terakhir, dia memperkirakan sebanyak 10 juta pemilih adalah palsu.

"Amendemen Konstitusi mulai berlaku. Amendemen ini berlaku tanpa melebih-lebihkannya atas kehendak rakyat," kata Vladimir Putin sebagaimana dilansir Daily Mail .

"Kita telah melakukan keputusan ini bersama, sebagai sebuah negara," ujar Vladimir Putin.

Tak hanya memperpanjang 'cengkraman' Vladimir Putin di Rusia, perubahan Konstitusi itu juga akan melarang pernikahan sesama jenis dengan landasan 'iman kepada Tuhan adalah nilai inti' dalam masyarakat Rusia.

Baca Juga: Heboh Netizen Sebut Jika Trump Menang Bakal Ada Perang Sipil Lagi, 'Aku Bebas Berbuat Apa Saja'

Konstitusi baru akan menekankan pada pentingnya UU Rusia di atas UU Internasional.

Vladimir Putin mengusulkan perubahan Konstitusi sejak Januari dan bersikeras merasa layak untuk menjabat lagi serta meminta pemilu terkait hal tersebut.

Sebelum pemungutan suara, Putin tetap enggan berbicara mengenai rencana pengajuan kembali dirinya sebagai pemimpin.

“Saya tidak mengesampingkan kemungkinan mencalonkan diri, jika ini muncul dalam konstitusi. Kita lihat saja nanti. Saya belum memutuskan apa pun untuk diri saya sendiri," jelasnya seperti yang dilansir Express.co.uk.

Baca Juga: Rajanya Suka Main Perempuan dan Lebih Pilih Habiskan Waktu Bersenang-senang, Warga Thailand Demo Kerajaan, Bagaimana Nasib Penentang Raja Selanjutnya?

Putin sendiri telah menjadi pemimpin terlama dalam sejarah Rusia modern sejak diktator Josef Stalin. (*)

Artikel telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Era kepemimpinan Vladimir Putin akan segera berakhir?"

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini