Penulis
Intisari-Online.com-Pada Selasa (15/9/2020), Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan formal dengan Israel.
Di depan kerumunan ratusan orang di halaman Gedung Putih, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani.
Sementara Palestina menganggap hubungan itu sebagai pengkhianatan, pejabat UEA dan Bahrain sama-sama berusaha meyakinkan orang-orang Palestina bahwa negara mereka tidak meninggalkan mereka atau upaya mereka untuk menjadi kenegaraan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
UEA mempresentasikan perjanjian tersebut sebagai pencegahan aneksasi yang direncanakan Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Namun Netanyahu berkeras bahwa pencegahan aneksasi tersebut itu “hanyalah sementara".
Namun, janji Israel tersebut rupanya cuma omong kosong belaka.
Nyatanya, Israel tetap melancarkan aksinya untuk melakukan aneksasi di wilayah Tepi Barat.
Pada Rabu, Israel telah menyetujui 2.166 rumah pemukim baru di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan AFP.
Hal itu mengakhiri jeda delapan bulan dalam perluasan pemukiman.
Ironisnya, persetujuan itu datang kurang dari sebulan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Sebagai imbalan dari normalisasi hubungan tersebut, Israel berjanji untuk membekukan rencananya untuk mencaplok sebagian Tepi Barat Palestina.
Di bawah hukum internasional, pemukiman tersebut dianggap ilegal.
Pejabat Palestina dan banyak komunitas internasional memandang mereka sebagai hambatan utama untuk solusi dua negara yang layak.
LSM Peace Now mengatakan penyelesaian permukiman itu menandakan penolakan Israel atas kenegaraan Palestina.
Selain itu juga memberikan pukulan bagi harapan perdamaian Israel-Arab yang lebih luas.
Melansir Al Jazeera, Rabu (14/10/2020), dikatakan sekitar 2.000 lebih rumah diharapkan akan disetujui pada hari Kamis.
"(Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memperkuat aneksasi de facto Tepi Barat," katanya dalam sebuah pernyataan menjelang keputusan Rabu.
Tetapi rencana kontroversial Netanyahu yang diumumkan pada bulan Januari memberi AS restu kepada aneksasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat, termasuk permukiman.
Nida Ibrahim dari Al Jazeera mengatakan kemajuan unit permukiman ini akan menandai yang terbesar tahun ini dalam satu dekade.
"Palestina melihat pemerintah Israel saat ini diperkuat oleh hubungan yang kuat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS saat ini Donald Trump," katanya, berbicara dari kota Ramallah di Tepi Barat.
"Banyak orang Palestina berharap bahwa Trump tidak akan mendapatkan masa jabatan kedua dalam kepresidenan AS," tambahnya.
"Mereka berharap bahwa jika kandidat demokratis memenangkan pemilihan, mereka akan mampu mempersempit perluasan permukiman Israel."
Trump melihat kesepakatan Teluk sebagai bagian dari inisiatifnya yang lebih luas untuk perdamaian Timur Tengah.
Pada hari Selasa, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan kemenangan Trump akan menjadi bencana bagi rakyatnya - dan dunia pada umumnya.
Israel setuju untuk menunda rencana tersebut di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, sesuatu yang dikutip pejabat Emirat sebagai tanggapan atas kritik Arab dan Muslim.
Namun, Ibrahim mengatakan kenyataan di lapangan - dengan atau tanpa deklarasi resmi pencaplokan - masih merupakan pencurian terus menerus tanah Palestina oleh Israel.