"Ketika Anda merespons sebuah dokumen dengan menyatakan 'lakukan apa yang perlu dilakukan'. Bukankah itu jelas perintah?" ujar dia.
Dalam dokumen yang diungkap, ternyata militer, bea cukai, maupun komisi kehakiman sudah menyuarakan kekhawatiran akan bahan kimia ini selama enam tahun terakhir.
Dilansir Sky News Sabtu (8/8/2020), Aoun menjabat pada 2016 setelah Lebanon dua tahun tanpa presiden, sementara faksi politik saling bersaing.
Dia menyalahkan pemerintahan terdahulu atas ledakan di Beirut, yang menewaskan lebih dari 150 orang serta melukai sekitar 5.000 lainnya.
"Mereka sudah menyuarakan betapa berbahayanya. Saya bahkan tak tahu seberapa bahaya dan di mana disimpan. Saya tak punya kewenangan menanganinya," kilahnya.
Sejauh ini, tidak ada yang tahu penyebab pasti ledakan.
Tapi Aoun menyatakan pemerintah menginvestigasi kemungkinan seperti dihantam roket atau bom.
Pihak berwajib melakukan penahanan terhadap 16 pejabat pelabuhan buntut insiden tersebut, dan menginterogasi puluhan lainnya.
Baca Juga: 8 Manfaat Kesehatan Mengejutkan dari Ketumbar, Kaya Antioksidan