Intisari-Online.com – Seperti diketahui bersama bahwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Pasca menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, orang pun bertanya-tanya, berapa gaji dan tunjangan Ahok?
Sebab ada berita yang mengatakan bahwa gaji Ahok mencapai Rp3,2 miliar.
Namun hal tersebut langsung dibantah Pertamina.
Disebutkan bahwa gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Pertamina diatur melalui Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Peraturan ini hingga saat ini telah mengalami empat kali perubahan untuk penyesuaian sejumlah poin.
Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Ahok menerima gaji sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama.
Hal ini merujuk revisi terbaru dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-06/MBU/06/2018 tertanggal 4 Juni 2018.
Sayangnya, tidak diketahui pasti berapa gaji Direktur Utama Pertamina.
Dalam peraturan tersebut, gaji Direktur Utama Pertamina ditetapkan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
Nah, belum selesai soal berapa gaji Ahok, dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo menyebut nama Ahok sebagai calon Chief Executive Officer (CEO) otorita ibu kota baru.
Selain Ahok, Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama lain.
"Kandidatnya ada banyak, yang namanya kandidat memang banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ujar Jokowi di Istana Merdeka pada Senin (2/3/2020).
Sebagai gambaran, Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selepas Jokowi menjadi Presiden tahun 2014.
Sementara Bambang Brodjonegoro saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang merancang pemindahan ibu kota.
Sementara Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan mantan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk.
Nama terakhir yang disebutkan oleh Jokowi adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
Saat ini CEO otorita ibu kota baru tersebut belum diputuskan hingga saat ini.
Namun, Jokowi bilang akan diputuskan mulai pada Minggu ini.
"Jadi untuk otoritas ibu kota negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres di mana di situ ada CEO-nya," terang Jokowi.
Sebelumnya Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan CEO otorita akan bertanggungjawab pada ibu kota baru.
Termasuk pada investasi yang akan masuk ke pembangunan ibu kota baru.
(Abdul Basith)
(Artikel ini sudah tayang di kontan.co.id dengan judul “Jokowi sebut Ahok jadi kandidat CEO otoritas ibu kota baru”)