Intisari-Online.com - Tiga belas tahun berlalu sejak Lumpur Lapindo menyembur dari dalam tanah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, masalah antara pihak Lapindo dan pemerintah belum juga usai.
Terbaru, muncul pernyataan dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tunggakan utang yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya.
Kemenkeu menyatakan bahwa hingga saat ini, pihak Lapindo baru membayar utang sebesar Rp5 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Terpaksa Talangi Ganti Tugi Korban Lumpur Lapindo Rp781 Miliar
Padahal, total pokok utang kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 773,3 miliar, belum termasuk bunga sebesar 4% per tahunnya.
Hal tersebut diungkap oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (2/7).
“Sejauh ini, pembayaran yang pernah dilakukan yaitu pada Desember 2018 lalu baru sebesar Rp5 miliar,” tutur Isa.
Baca Juga: Kemenkeu Percepat Jadwal Pencairan THR PNS Jadi Bulan April, Ada Apa?