Intisari-online.com - Pekan lalu Mahkamah Konstitusi (27/6) menyatakan penolakan eluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Putusan ini secara tidak langsung juga memastikan bahwa pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah sah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.
Kepastian ini juga memudahkan Jokowi untuk merancang kabinet pemerintah yang akan membantunya bekerja hingga 2024.
Seperti dilansir dari Kompas.com (2/7), Jokowi mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024. Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
Baca Juga: Tertangkap Kamera Asyik Berbincang dengan Jokowi di KTT G-20 Osaka, Inilah Sosok Ivanka Trump
" Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014. Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.