Sah! Indonesia Kini Kuasai 51,2% Saham Freeport, Ini Jumlah 'Mahar' yang Dibayarkan

Intisari-Online.com -Akhirnya, pemerintah Indonesia menggenggam 51,2% secara sah saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden usai menerima laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan bertemu pihak Freeport, Jumat (21/12) siang.

"Saham PTFI sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum (Persero), sudah lunas," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden.

Baca Juga : Ada di Tengah Hutan Papua, Begitu Canggih dan Mewahnya Kota Kuala Kencana Milik PT Freeport

Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, PT Inalum harus menggelontorkan AS$3,85 miliar atau sekitarRp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).

Pemerintah Indonesia pun kini pemegang mayoritas saham Freeport.

Artinya, pemasukan pemerintah dari sektor pajak maupun non pajak, akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Baca Juga : Kesepakatan Sudah Dibuat, Dana pun Sudah Siap, Mengapa Proses Divestasi Freeport Masih Belum Juga Terlaksana?

Jokowi bilang pendapatan yang berasal dari pajak dan non pajak akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Proses pengambilalihan perusahaan pertambangan yang telah beroperasi sejak 1973 dipastikan telah selesai seluruhnya.

"Berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan smelter semua telah terselesaikan, sudah komplet," terang Jokowi.

Jokowi juga memastikan Provinsi Papua akan mendapatkan 10% saham. Selain itu Papua juga akan mendapatkan pemasukan melalui pajak daerah.

Pemerian laporan selesainya divestasi PTFI tersebut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson.

Setelah resmi perpindahan saham, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun sudah resmi berlaku.

Baca Juga : BPK Temukan Kerugian Rp185 Triliun, Proses Divestasi Saham Freeport Terancam Gagal

"IUPK sudah berlaku sejak sekarang," jelas Budi Gunadi, Dirut Inalum.

(Abdul Basith)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Jokowi: RI sah kuasai 51,2% saham Freeport, sudah lunas".

Baca Juga : Meski Punya Freeport, Indonesia Malah Tak Termasuk 10 Negara dengan Cadangan Emas Terbanyak di Dunia