Intisari-online.com - Pada 2045, diprediksi 82,37 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Kecenderungan ini harus bisa diantisipasi pemerintah daerah agar terhindar dari masalah perkotaan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan kriminalitas.
Salah satunya adalah menjadi smart city, alias kota yang aktif memanfaatkan teknologi untuk melayani warga dan menjawab permasalahan yang ada.
Saat ini, sudah banyak kota dan kabupaten yang berinisiatif melakukan inisiatif smart city. Namun harus diakui, masih banyak kota/kabupaten yang belum melakukannya sehingga terjadi ketimpangan antardaerah.
Karena itulah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan melakukan Gerakan Menuju 100 Smart City.
Melalui gerakan ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dalam membuat master plan sesuai dengan kebutuhan maupun potensi tiap kota.
Gerakan Menuju 100 Smart City ini sudah dilakukan tahun 2017 ini dengan melibatkan 25 kota/kabupaten. Pada 2018, rencananya akan ada 75 kota/kabupaten lagi yang akan dipilih untuk ikut gerakan ini.
Dalam sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di hadapan pelaku industri, Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) mengatakan gerakan ini memiliki esensi pelayanan masyarakat.
"Smart city tidak hanya pasang Wi-Fi. Konsep utuh smart city adalah melayani masyarakat yang lebih baik lagi," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Semuel mengatakan implementasi Smart City memang belum merata di Indonesia. Pemerintah berharap 100 kota Smart City itu bisa menjadi contoh kota-kota lainnya untuk berani mewujudkan solusi Smart City di kotanya.
"Kami membantu membuatkan master plan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kami menargetkan satu kota memiliki satu program percepatan," ujarnya.
6 Pilar Smart City