Intisari-Online.com – Beberapa hari yang lalu, presiden Filipina ke-16, Rodrigo Duterte menarik perhatian dunia melalui statementnya yang menyatakan bahwa Filipina akan keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menyangkut kritikan PBB mengenai kebijakan Duterte yang berupa himbauan kepada warga Filipinauntuk segera menembak mati bandar narkoba. Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina membantah pernyataan Duterte terkait statementnya tersebut.
Duterte yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Davos memang terkenal dengan kebijakan kontroversialnya. Sejak terpilihnya sebagai presiden Filipina, sekitar 900 orang lebih yang diduga sebagai pengedar narkoba dinyatakan tewas. Ini jelas membuktikan betapa seriusnya Duterte dalam memerangi narkoba di negaranya.
Karena kebijakan inilah, PBB mengananggap bahwa tindakan yang dilakukan Duterte merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena menurut hukum internasonal, dukungan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan termasuk dalam tindak kejahatan.
Beberapa hari yang lalu, mengutip dari bbc.com terkait dengan teguran yang disampaikan PBB kepada dirinya (Duterte), bukannya merasa bersalah ataupun takut, ia justru balik melawan PBB. Dirinya menyatakan bahwa Filipina akan memisahkan diri dari PBB dan meminta bantuan dari China dan beberapa negara Afrika untuk membentuk suatu badan baru karena menganggap PBB telah gagal dalam menangani aksi terorisme, kelaparan, dan mengakhiri suatu konflik.
Namun, mengutip dari cnnindonesia.com, Menlu Filipina, Perfecto Yasay sehari setelah Duterte memberikan komentarnya, ia (Perfecto Yasay) menyatakan bantahannya mengenai pernyataan Duterte yang ingin memisahkan diri dari PBB. Dirinya menilai Duterte hanya mengungkapkan kekecewaan dan rasa frustasinya atas saran PBB yang mengkritik kebijakan pemberantasan narkoba yang digagasnya.
“Kami (Filipina) tentu tidak akan meninggalkan PBB. Seperti yang sudah saya katakan, pernyataan presiden adalah pernyataan yang mengungkapkan kekecewaan yang mendalam dan frustasi, dan tidak ada pernyataan yang mengindikasikan ancaman untuk meninggalkan PBB”, ujarnya.