Intisari-Online.com -China, Jumat (1/11/2013), menghukum seorang pejabat senior dengan hukuman penjara seumur hidup karena menerima suap. Vonis itu merupakan hukuman terbaru yang diumumkan pengadilan China dalam tindakan tegas Pemerintah China melawan korupsi di bawah kepemimpinan baru negara itu.Tian Xueren, seorang mantan Wakil Gubernur Provinsi Jilin di China timur laut, dihukum karena menerima suap senilai lebih dari 19 juta yuan (Rp 34,5 miliar), kata sebuah pengadilan Beijing dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di Sina Weibo, semacam Twitter versi China. "Sebagai orang yang memegang jabatan publik, Tian ... mencari keuntungan haram dari orang lain dan secara ilegal menerima uang serta hadiah dari orang yang mendapat keuntungan dari kekuasaan dan statusnya," demikian pernyataan itu. "Tindakannya sama dengan kejahatan suap."Tian membantu sejumlah orang dan perusahaan untuk mengamankan pinjaman bank, kontrak, dan promosi sebagai imbalan atas suap antara tahun 1995 dan 2011, tambah pernyataan itu, sementara ia memangku sejumlah jabatan publik, termasuk ketua dari Bank of Jilin yang merupakan bank pemerintah, dan wakil gubernur provinsi itu.Presiden China Xi Jinping telah bersumpah untuk menindak tegas korupsi di semua tingkat pemerintahan. Ia telah menyebut korupsi sebagai ancaman bagi masa depan Partai Komunis yang berkuasa.Dalam kasus yang paling menyedot perhatian, sebuah pengadilan China pada awal bulan ini menolak banding dari politisi Bo Xilai yang berupaya melawan tuduhan korupsi. Pengadilan tingkat banding justru menegaskan hukuman seumur hidup untuknya. Pada Juli, mantan Menteri Kereta Api, Liu Zhijun, divonis mendapat hukuman mati yang ditangguhkan karena menerima suap senilai 64,6 juta yuan.Liu Tienan, yang pernah menjabat sebagai wakil kepala badan perencanaan ekonomi China yang terkemuka, diumumkan pada Agustus telah ditempatkan di bawah penyelidikan yudisial karena diduga menerima suap.Namun para pengamat mengatakan, kampanye anti-korupsi oleh para pemimpin baru China sejauh ini sebagian besar hanya menjaring para pejabat berpangkat rendah, dan hanya segelintir menyentuh tokoh senior. Selain itu, tidak ada reformasi yang diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi guna membantu memerangi korupsi. (Egidius Patnistik / kompas.com)