Intisari-Online.com - Rusia memberi pilihan pada Ukraina untuk menyerah atau menghadapi serangan habis-habisan. Pilihan, atau dapat dianggap sebagai ultimatum tersebut diberikan pada pasukan Ukraina di Crimea.
Demikian kata pihak militer Ukraina, Senin (3/3/2014). Wilayah Crimea di semenanjung Laut Hitam yang strategis itu telah dikuasai pasukan yang didukung Kremlin.
(Baca juga: Infografis Perbandingan Militer Rusia dan Militer Ukraina)
Namun, armada Laut Hitam Rusia dengan cepat membantah adanya ultimatum itu. Ketua parlemen Rusia mengatakan, belum ada kebutuhan Moskwa menggunakan haknya untuk melancarkan aksi militer di Ukraina.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Regional Ukraina Vladyslav Seleznyov mengatakan, di ibu kota Crimea, Simferopol, bahwa ultimatum itu untuk memperkenalkan otoritas baru Crimea, meminta tentara Ukraina meletakkan senjata dan pergi, atau siap menghadapi gempuran.(Baca juga: Rusia Siap Invasi Ukraina)
Pemerintah pro-Rusia di Crimea akan memutus aliran air dan listrik bagi tentara Ukraina dalam markas-markas yang dikepung pasukan Rusia pada Senin malam. Demikian kata Sergei Markov, mantan anggota parlemen Rusia yang setia kepada Presiden Vladimir Putin.
Markov, yang mengadakan pertemuan dengan pemerintah pro-Rusia di semenanjung Ukraina itu pada Senin pagi, mengatakan, para tentara Ukraina juga akan diberi tahu bahwa mereka tidak akan menerima gaji bulan berikutnya jika mereka tidak secara terbuka menanggalkan kesetiaannya kepada pemerintah sementara yang baru di Kiev.(Baca juga: Antisipasi Krisis Ukraina, Puluhan WNI Siap Dipulangkan)
"Jika mereka tinggal di sini dan tetap setia kepada Kiev dan Pemerintah Ukraina, hal itu akan jadi lebih tidak nyaman buat mereka," kata Markov. "Tekanan itu akan meningkatkan malam ini."
Ukraina menuduh Rusia telah mengerahkan lebih banyak tentara ke Crimea, sementara para pemimpin dunia bergulat dengan kebuntuan terburuk di Eropa sejak Perang Dingin itu.
Rusia telah mengerahkan sekitar 16.000 tentara ke wilayah itu sejak pekan lalu. Demikian kata Duta Besar Kiev untuk PBB, Yuriy Sergeyev, pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. (kompas.com)