Intisari-Online.com - Wacana pencabutan subsidi BBM oleh pemerintahan baru terus bergulir. Ini semata-mata karena anggaran pemerintah sudah kepayahan menanggung subsidi BBM yang semakin besar. Berdasarkan APBN-P 2014, subsidi sudah mencapat Rp350, 3 triliun atau 21 persen dari pendapatan negara yang sebesar Rp1.635,37 triliun.
Wacana pencabutan subsidi BBM itu antara lain diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Senin (28/7) dalam acara perbicangan santai dengan para wartawan. “Cabut semua subsidi di kendaraan pribadi,” tutur Chairul yang mengaku sudah menyampaikan sejumlah rekomendai menyangkut persoalan subsidi BBM yang seyogianya dapat diambil pemerintah baru nanti.
Chairul menyampaikan, saat menjadi ketua Komite Ekonomi Nasional, pernah mengusulkan hal ini. Karena menurut dia, tindakan yang paling tidak berpengaruh terhadap inflasi makanan adalah mencabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi. “Karena kendaraan umum tetap disubsidi, motor tetap disubsidi, angkutan barang tetap disubsidi,” kata dia seperti dikutip Kompas.com.
Kalau pemerintah baru berani mengambil tindakan ini, menurut Chairul maka dapat menghemat 60 persen anggaran pemerintah untuk BBM. Selanjutnya subsidi akan menyasar kepada orang, bukan menyasar kepada barang seperti selama ini. Chairul memperkirakan, ada 100 juta penduduk miskin yang layak mendapat subsidi. Dan ini lebih tepat sasaran.
Pencabutan subsidi ini bisa dilakukan bertahap, berbagi tugas antara pemerintah Presiden Yudhoyono dan Joko Widodo nantinya. “Bisa sebagian dilakukan pemerintah saat ini, sebagian lagi oleh pemerintahan mendatang,” tutur dia.
Praktiknya tentu tidak akan mudah, mengingat usia pemerintahan sekarang tinggal 2,5 bulan. Sehingga tentunya menjadi beban di pemerintahan mendatang.