:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Indonesia, sebagai negara penghasil nikel terbanyak di dunia, memiliki dua pulau penghasil nikel terbesar, yaitu Sulawesi dan Halmahera.
Pulau Halmahera, khususnya di Halmahera Utara, dikenal dengan cadangan bijih nikelnya yang mencapai 1.200 juta ton dan logam nikel sebanyak 13 juta ton.
Potensi ini menjadikan Halmahera sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan industri pengolahan pertambangan logam yang signifikan.
Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah, terdapat ironi yang dialami oleh warga Pulau Gebe di Halmahera Tengah.
Di tengah maraknya aktivitas tambang, warga setempat justru dilanda krisis air bersih.
Krisis ini disebabkan oleh eksploitasi nikel oleh tiga perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut, yaitu PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), PT. Mineral Terobos, dan PT. ASM.
Keberadaan perusahaan-perusahaan ini tidak mendatangkan kesejahteraan bagi warga, melainkan hanya kerusakan lingkungan dan pencemaran yang berujung pada krisis air bersih.
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR) dan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sayangnya, hingga saat ini belum terlihat realisasinya.
Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, Halmahera juga menjadi lokasi pabrik nikel sulfat terbesar di dunia, yang dimiliki oleh Harita Nickel melalui unit bisnisnya PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL).
Pabrik ini mampu memproduksi nikel sulfat hingga 240 ribu ton per tahun, menandakan potensi besar yang dimiliki oleh wilayah ini dalam industri nikel global.
Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Halmahera, khususnya Pulau Gebe, berada di persimpangan antara kemakmuran ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Menyibak tabir kekayaan nikel di Pulau Gabe bukan hanya soal menghitung potensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kondisi sosial dan lingkungan yang terjadi di Pulau Gebe, Halmahera, menuntut perhatian serius dari berbagai pihak.
Pemerintah daerah dan pusat, bersama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
Program-program rehabilitasi lingkungan dan penyediaan fasilitas air bersih harus segera diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga tidak terabaikan.
Selain itu, perlu adanya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap operasi pertambangan yang ada.
Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan metode penambangan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Perusahaan-perusahaan tambang juga harus memenuhi kewajiban CSR mereka dengan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi kunci dalam mempersiapkan masyarakat setempat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh industri nikel.
Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga, mereka dapat terlibat secara aktif dalam rantai nilai industri ini dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.