Kasus Peredaran Vaksin Palsu Jangan Jadi Alasan Tak Mau Imunisasi Anak

Intisari-Online.com - Kasus peredaran vaksin palsu di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta memang membuat takut para orangtua untuk memberi imunisasi pada anaknya. Namun, tentu saja kasus tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian imunisasi pada anak.

Badan Reserse Kriminal Polri tengah mengusut kasus beredarnya vaksin palsu di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Sejauh ini, sudah ada tujuh tersangka yang diamankan.

Ditemukannya vaksin palsu barangkali membuat para orangtua khawatir saat sang anak harus mendapat imunisasi. Namun, jangan sampai kekhawatiran itu membuat orangtua tak membawa anaknya untuk diberi vaksin.

"Jangan sampai gara-gara begini, orangtua khawatir berlebihan, anaknya enggak divaksinasi. Itu bisa lebih bahaya lagi karena manfaat vaksin jauh melebihi risikonya," ujar Vaksinolog dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc-VPCD saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/6/2016).

Vaksinolog lulusan University of Siena, Italy ini mengatakan, untuk meminimalkan risiko mendapat vaksin palsu, lakukanlah imunisasi di tempat yang memang sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, seperti puskesmas dan rumah sakit besar. Hindari dulu vaksinasi di klinik-klinik kecil.

Orangtua juga boleh saja meminta ditunjukkan kemasan vaksin sebelum diberikan pada anak. Selain orangtua, para tenaga medis juga harus jeli jika melihat ada perbedaan kualitas cetakan label di kardus maaupun botol vksin. Secara fisik, juga bisa dilihat apakah cairan vaksin jernih atau sudah keruh.

Dirga mengatakan, selama ini produksi vaksin hingga didistribusikan dan sampai ke masyarakat sebenarnya sudah sangat terjaga. Hanya saja, dengan adanya kasus ini, pengawasan pun sebaiknya perlu diperketat.

"Pemerintah, Kemenkes, BPOM harus proaktif, mungkin lebih sering diadakan sidak untuk ambil sampling vaksin asli atau palsu," kata Dirga.

Dirga berharap, polisi dapat segera mengusut tuntas kasus vaksin palsu dan peredaran vaksin palsu tidak terjadi secara meluas, sehingga tidak memengaruhi cakupan imunisasi nasional.

(Dian Maharani/kompas.com)