Intisari-Online.com - Dilansir dari Al Jazeera, Theresa Kachindamoto, pimpinan di distrik Dedza, Malawi, sudah lelah melihat anak-anak perempuan berusia 12 tahun menggendong bayi. Ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah dan membuat 50 pimpinan lain ikut serta menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pernikahan anak-anak di daerah yang dipimpinnya.
Tidak hanya itu, Kachindamoto juga membatalkan pernikahan anak-anak yang sudah dilakukan, dan mengirim anak-anak itu kembali ke sekolah. Di bulan Juni saja, Kachindamoto sudah menggagalkan setidaknya 300 pernikahan anak-anak, dan setelah tiga tahun, angkanya sudah mencapai 850.
Inisiatifnya ini kebetulan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengakhiri pernikahan dini, dan tidak mengijinkan anak perempuan berusia dibawah 18 tahun untuk menikah. Sejak 2015, pernikahan dibawah umur 18 tahun memang sudah ilegal di Malawi, namun anak-anak masih bisa menikah dibawah kondisi tertentu, yaitu jika ada persetujuan dari orangtua dan pimpinan adat. Dan ketika masih ada pimpinan lain yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur, Kachindamoto tidak segan untuk menghentikan mereka dari pekerjaannya.
Namun tentunya perjuangan Kachindamoto tidaklah mulus, awalnya banyak yang menentang, mulai dari pimpinan adat sampai para orangtua, namun Kachindamoto tidak menyerah dan tetap melakukan kampanye door-to-door.
Di Malawi, pernikahan dini dan kehamilan menjadi penyebab utama banyaknya anak-anak yang berhenti sekolah. Untuk memastikan tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, Kachindamoto menjalankan operasi rahasia dengan para orangtua untuk saling mengawasi satu sama lain. Dan jika ada orangtua yang tidak mampu membayar biaya sekolah, Kachindamoto akan membayarnya sendiri atau mencarikan orang yang mampu dan bersedia membayarkan.
Kachindamoto mengatakan pada U.N. Women bahwa ia tidak menginginkan pernikahan dini, anak-anak seharusnya bersekolah. Tidak ada satu anakpun yang seharusnya berada di rumah atau melakukan pekerjaan rumah tangga pada jam sekolah. (HuffingtonPost & UNWomen)