NUG, pemerintahan bayangan yang disahkan April lalu oleh parlemen tergulingkan dan kelompok masyarakat sipil, mendeklarasi sebuah "perang defensif rakyat" September lalu dan telah menyeru perlawanan senjata melawan junta.
Uni Eropa telah meminta embargo senjata internasional yang mengikat kepada Myanmar, merespon kudeta dan dampak kudeta tersebut.
Dewan Umum PBB mengadopsi resolusi tidak mengikat tahun lalu menyeru semua negara untuk "mencegah aliran senjata ke Myanmar."
Namun, analis mengatakan akan sulit menghentikan penjualan amunisi dan peralatan ke junta walaupun embargo diterapkan, yang mana juga kemungkinan tidak dilakukan.
"China dan Rusia, dua penyedia senjata terbesar untuk Myanmar, kemungkinan memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB atau abstain," ujar Hunter Marston, seorang peneliti di Asia Tenggara untuk Universitas Nasional Australia.
Beberapa anggota NUG telah mengatakan jika embargo internasional seharusnya hanya diterapkan pada perdagangan senjata ke junta dan bukan pendukungnya.
Di saat yang sama, ada panggilan meningkat untuk negara-negara demokrasi Barat untuk memasok senjata-senjata kepada pasukan anti-junta, yang saat ini bergantung pada organisasi bersenjata etnis dan kelompok lain sepanjang perbatasan dengan Thailand sampai mereka kini menggabungkan senjata.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?
Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini
KOMENTAR