Penulis: Sri Lestari Yunarsih, KPPN Jakarta VI
Intisari-online.com - Indonesia akan menginjak usia 100 tahun, tepatnya di tahun 2045. Maka tak heran, fenomena bonus demografi ini dijadikan momentum untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Visi Misi yang besar tentu butuh perjuangan yang besar pula. Upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan sejak awal agar tercapai sesuai dengan harapan.
Salah satunya soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertuang dalam pilar pertama visi Indonesia Emas 2045.
Pilar pertama ini mengandung cita-cita perbaikan kualitas manusia Indonesia lewat taraf pendidikan yang semakin tinggi dan merata.
Kebudayaan yang kuat dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas, serta perbaikan derajat kesehatan yang nantinya akan berpengaruh pada usia harapan hidup, perbaikan kualitas hidup ke arah yang semakin baik, dan produktivitas yang tinggi.
Tidak bisa dimungkiri bahwa penduduk adalah faktor penting dalam pembangunan. Melihat prediksi demografi Indonesia di tahun 2030-2045 tadi, bonus demografi Indonesia bisa kita lihat sebagai sebuah potensi yang baik.
Jumlah penduduk produktif yang besar akan berperan penting sebagai penggerak langkah mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berkah yang Penuh Tantangan
Potensi bonus demografi sudah berada di depan mata. Tapi bukan berarti kita tinggal diam menunggu datangnya masa bonus demografi tersebut.
Bayangkan saja bila para penduduk produktif dalam jumlah besar tadi tidak dibekali dengan pendidikan dan keterampilan kerja.
Mereka tidak akan terserap ke lapangan pekerjaan karena kemampuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Belum lagi bila kita bicara soal daya saing.
Di era globalisasi ini, persaingan mencari lapangan kerja makin luas cakupannya. Butuh kualitas SDM yang mumpuni agar aset bangsa ini mampu bersaing secara global.
Pemerintah perlu mendukung aset bangsa sejak dini dengan kemudahan akses pendidikan.
Di sinilah muncul lagi tantangan berat selanjutnya. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara besar yang terdiri 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota.
Luasnya wilayah Indonesia selama ini sudah menjadi tugas berat dalam urusan pemerataan pendidikan.
Tantangan berikutnya adalah soal ketersediaan lapangan kerja. Ketika SDM berkualitas sudah tercapai, akan sangat disayangkan bila potensi ini tidak terserap di lapangan kerja dalam negeri.
Pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan salah satu langkah konkret berupa pembiayaan UMKM.
Dengan begitu pemilik usaha kecil bisa berkembang dan lapangan kerja pun terbuka bagi banyak orang.
Langkah Menuju 2045
Salah satu agenda yang menarik untuk kita bahas adalah agenda kelima dari enam agenda prioritas finance track, yakni inklusi keuangan.
Agenda ini membahas dua hal, yakni keuangan digital dan pembukaan akses pembiayaan.
Dalam hal keuangan digital, Indonesia saat ini sudah mulai menjalankan sistem pembayaran digital, makin berkembangnya transaksi di e-commerce, pengembangan teknologi finansial, hingga kehadiran bank digital dengan harapan bisa merangkul lebih banyak unbanked population atau masyarakat yang belum tersentuh produk dan layanan keuangan, agar bisa mendapatkan akses sehingga kesejahteraannya pun meningkat.
Poin berikutnya adalah pembukaan akses pembiayaan dan pemasaran ke undeserved community atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan.
Komunitas tersebut adalah perempuan, generasi muda, dan UMKM.
Dengan lebih terbukanya akses pembiayaan, harapannya kelompok usia kerja pun bisa menjadi kelompok produktif.
Generasi muda dan perempuan yang sudah mempunyai bekal pendidikan, penguasaan teknologi, dan keterampilan bisa lebih bebas menuangkan ide-idenya menjadi usaha yang produktif.
Begitu pula para pemilik UMKM yang harapannya tidak akan lagi kesulitan modal untuk mempertahankan usahanya.
Para pemilik UMKM pun bisa semakin maju, sebab selain akses pembiayaan, mereka pun mendapat dukungan dari Pemerintah berupa pelatihan keterampilan dan pengetahuan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya.
Bila langkah ini terus berjalan dengan baik, UMKM tak hanya menjadi wadah kelompok usia kerja untuk berkegiatan produktif tapi juga menghasilkan lapangan kerja baru.
Dengan begitu, sudah pasti perekonomian nasional pun akan terus bergerak maju.
Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu penting dalam penyaluran anggaran untuk menjalankan strategi ekonomi yang telah direncanakan.
Tiap tahunnya, pemerintah menganggarkan berbagai pos untuk pembangunan.
Termasuk anggaran untuk pemerataan akses pendidikan, dukungan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan dukungan terhadap UMKM.
Semua anggaran ini harus tersalurkan dengan tepat dan merata. Sinergi dan kolaborasi pun perlu dilakukan, mengingat tantangan luasnya wilayah di Indonesia.Setiap unit dari pusat hingga daerah perlu melakukan komunikasi yang baik dengan public dan para pemangku kepentingan.
Dengan harapan masyarakat bisa melihat, merasakan dan lebih memahami program-program atau agenda yang sedang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Dengan begitu masyarakat pun bisa turut aktif berkolaborasi mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, semangat terus menerus perubahan yang lebih baik. (*)