Papua Barat yang saat itu bernama Netherlands New Guinea, dan Australia mendaftarkan teritori Papua ke wilayah mereka meski masih dikontrol Jepang dan bersekutu dengan pasukan AS dan Australia saat Perang Pasifik.
Hubungan pra-perang dari Belanda dan koloni di Guinea-nya digantikan dengan promosi gerakan sipil Papua sampai administrasi Indonesia mulai berkuasa sejak 1963.
Meski ada kesepakatan antara Australia dan Belanda tahun 1957 yang menyebutnya sebagai teritori mereka untuk bergabung untuk merdeka, kurangnya pengembangan di teritori Australia dan kepentingan AS membuat Australia dan Papua terpisah.
OPM kemudian berdiri pada Desember 1963 dilatarbelakangi semua pergerakan itu dengan pengumuman bahwa "Kami tidak ingin kehidupan modern! Kami menolak perkembangan apapun: kelompok agama, bantuan kemanusiaan, dan organisasi pemerintah. Tinggalkan kami sendiri!".
Netherlands New Guinea mengadakan pemilihan pada Januari 1961 dan Dewan Nugini diinagurasi pada April 1961.
Namun di Washington D.C., ada keinginan bagi Indonesia untuk melepaskan pilot CIA Allen Pope, dan ada proposal bagi PBB atas Papua Barat.
Presiden Soekarno mengatakan ia mau 'meminjam tangan PBB untuk memindahkan wilayahnya ke Indonesia' dan Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy mulai melobi Presiden AS John F. Kennedy untuk memindahkan administrasi Papua Barat ke Indonesia.
Meski Belanda bersikeras warga Papua Barat boleh memutuskan sendiri kemerdekaannya berdasarkan piagam PBB dan Resolusi 1514 yang disebut 'Aksi Pilihan Bebas', Kesepakatan New York malah memberikan penundaan 7 tahun dan tidak berikan PBB otoritas apapun untuk mengawasi aksi tersebut.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR